Medan (ANTARA News) - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, Didi Widayati, mengatakan Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan universitas pertama yang merespon penguatan dan pengembangan penerapan prinsip-prinsip "good governance". "Sebagai Kepala BPKP saya menyatakan apresiasi yang tinggi kepada USU yang berani tampil pertama mengambil langkah strategis dalam membenahi tata kelola perguruan tinggi secara menyeluruh," katanya di Medan, Kamis, pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara USU dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola Perguruan Tinggi. Menurut Didi yang juga mantan Kapolda Jabar, penandatanganan MoU itu hanya sebuah tindakan seremonial. "Namun, orang bijak selalu mengingatkan kita agar tidak menyepelekan kekuatan seremonial. Yang kami maksudkan di sini, janganlah kiranya USU berpuas diri dengan penandatanganan MoU ini karena operasionalisasi langkah strategis ini sungguh menuntut ketekunan yang tinggi," katanya. Menurut dia, hal itu logis karena fakta menunjukkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan dalam paket undang-undang keuangan negara bukan tanpa masalah. Ia mengharapkan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional USU dapat memastikan adanya masalah tersebut dan kemudian mencari alternatif solusi guna pencapaian akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan negara. Menurut dia, pengelolaan keuangan di lingkungan USU juga masih memerlukan pembenahan. Bentuk organisasi USU sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN) merupakan satu contoh yang mempunyai kendala tersendiri. "PT BHMN ini menjadi suatu pilihan bentuk organisasi universitas karena suatu tujuan yaitu peningkatan kreativitas perguruan tinggi. Dalam hal ini PT BHMN mengharapkan ada koridor fleksibilitas dalam mengelola keuangannya," ujarnya. Sementara itu, Rektor USU Prof. Chairuddin P Lubis mengatakan, nota kesepahaman dengan BPKP itu bertujuan untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi di lingkungan USU dengan tujuan meningkatkan kinerja perguruan tinggi itu. Beberapa ruang lingkup yang akan dilaksanakan meliputi tata kelola perguruan tinggi yang baik, penerapan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pengembangan sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntasi dan keuangan, asset, auditing bagi SDM dan review laporan keuangan USU. Ia mengatakan, pelaksanaan kegiatan itu juga merupakan keinginan USU untuk secara jujur, berani dan terbuka dalam mengoreksi apa-apa yang belum berjalan dengan baik di USU. "Tujuan akhirnya adalah menjadikan USU sebagai `good university governance`. Agar program ini berhasil dan berjalan baik, dengan segala kerendahan hati saya mengajak semua lapisan warga USU untuk secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh melaksanakannya," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
