Pemerintah diminta usaha keras naikkan peringkat kemudahan berbisnis

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diminta untuk berusaha lebih keras untuk bisa menaikkan peringkat Indonesia dalam survei tahunan Bank Dunia untuk kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB).

Pengamat ekonomi Fithra Faisal Hastiadi yang dihubungi di Jakarta, Kamis, menilai Indonesia terutama harus memperbaiki indikator-indikator institusional.

"Pasalnya, merujuk World Governance Index, indeks yang dikeluarkan Bank Dunia, ada enam indikator yang paling tidak banyak bergerak, diantaranya 'government effectiveness', 'regulatory quality' dan 'rule of law' atau penegakan hukum," jelasnya.

Menurut Fithra, sejumlah aspek tersebut selama ini terkesan berhenti secara institusional sehingga perlu dikejar.

"Selain juga mengejar pembangunan iklim investasi yang positif dengan infrastruktur dan lewat industri," pungkasnya.

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebelumnya menargetkan Indonesia bisa mencapai peringkat 40 dalam EoDB. Meski terus mengalami perbaikan, Indonesia kini masih harus puas menduduki posisi ke-73 dari 190 negara, turun satu peringkat dari capaian tahun sebelumnya.

Posisi Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam di peringkat ke-69, Singapura posisi ke-2, Malaysia di posisi 15, dan Thailand yang menempati posisi ke-27.

Baca juga: Presiden sebut reformasi fiskal permudah berbisnis di Indonesia
Baca juga: Jakarta turun peringkat dalam kemudahan berbisnis