Menkopolhukam apresiasi kelancaran Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak sehingga pemilihan umum 2019 berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan damai.

"Tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu serentak 2019 telah berjalan aman, tertib, dan lancar, serta damai," kata Wiranto usai memimpin rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang "Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan" di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Wiranto menyampaikan pernyataan itu didampingi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan sejumlah pejabat terkait.

Kesuksesan itu, antara lain ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilu 2019 yang mencapai 80,90 persen, atau melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5 persen.

Masyarakat, kata dia, diminta tidak terprovokasi tindakan-tindakan anarkis yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu hasil resmi penghitungan suara oleh KPU.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan seluruh pihak juga sudah menyaksikan sendiri maupun media massa bahwa pemilu pada 17 April 2019 berlangsung aman, damai, dan lancar.

"Pemilu 2019 ini juga salah satu pemilu yang paling kompleks karena ada pilpres dan pileg yang serempak, sekaligus yang paling kompleks di dunia. Salah satu pemilihan terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari. Dan itu kita laksanakan sukses," katanya.

Menurut Tito, kesuksesan penyelenggaraan pemilu tercipta karena kerja sama yang sangat baik dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, aparat keamanan TNI dan Polri, peserta pemilu, dan masyarakat.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak, dan masyarakat Indonesia, sehingga pemungutan suara dapat berjalan aman, damai, dan lancar.

"Kami TNI dan Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi," tegas Hadi.