Pengamat: Pascapemilu, tingkatkan tata kelola perikanan berkelanjutan

Untuk anggota DPR periode mendatang, diharapkan dapat berkoalisi yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat pemangku sektor perikanan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat perikanan Abdul Halim menyatakan pemerintah perlu meningkatkan tata kelola perikanan berkelanjutan pascapenyelenggaraan Pemilu 2019.

"Ketidakpastian usaha perikanan nasional mewarnai seriusnya pemerintah menerapkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari hulu ke hilir," katanya ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu, sejumlah hal yang masih menimbulkan ketidakpastian sehingga menghambat tata kelola perikanan berkelanjutan adalah terkait transparansi perizinan yang saat ini dinilai masih belum ajeg dan bersikap tarik ulur.

Untuk anggota DPR periode mendatang, lanjutnya, diharapkan dapat berkoalisi yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat pemangku sektor perikanan.

Sebelumnya, guna meningkatkan tata kelola perikanan berkelanjutan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama-sama KKP telah bersinergi dalam menyediakan infrastruktur sumber daya air di dalam kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu.

"Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan nilai tambah budi daya perikanan tambak yang berkelanjutan. Kami berupaya bagaimana sistem tambak perikanan dapat lebih tertata dengan baik," kata Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi.

Kementerian PUPR dengan KKP telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) pada 12 April 2019 yang meliputi penyediaan saluran primer irigasi tambak dan infrastruktur pendukungnya di 132 kabupaten/kota dan 3 lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di Sabang, Rote Ndao, dan Sumba Timur.

Hari mengatakan bahwa sebelum adanya PKS ini, kerja sama di antara dua kementerian telah berjalan.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara dua kementerian yang berupaya mewujudkan percepatan pembangunan dan nilai tambah hasil produksi kelautan dan perikanan.

Selama kurun waktu 2015 hingga 2018, Kementerian PUPR telah mendukung irigasi tambak dan infrastruktur lainnya di 125 daerah irigasi tambak (DIT) yang tersebar di 70 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2019 sebanyak 25 DIT akan dibangun di 19 Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto mengatakan bahwa peran Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air sangatlah besar dalam kerja sama ini.

"Melalui kerja sama ini, dilakukan revitalisasi kawasan tambak udang, hasilnya produksi udang mengalami peningkatan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, pada 2010, panen udang sebesar 379.000 ton dan pada tahun 2017 hasilnya meningkat lebih dari tiga kali lipat yakni sebanyak 1.150.000 ton.

Peningkatan hasil panen, lanjutnya, tentunya berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan para petambak serta penyerapan tenaga kerja.

Sinergitas kegiatan antara Ditjen SDA dan Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu penyampaian baseline data dan informasi terkait rencana kerja tahunan, rencana strategis, serta hasil penetapan lokasi pembangunan serta melakukan sinkronisasi program di kawasan produksi perikanan budi daya dan SKPT.