59 badan usaha di Jawa Tengah tunggak iuran JKN

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kudus, Jawa Tengah, mencatat ada 59 badan usaha yang tersebar di tiga kabupaten di Jateng masih menunggak iuran jaminan kesehatan nasional dengan nilai tunggakan mencapai seratusan juta rupiah.

"Nilai tunggakan dari puluhan badan usaha di 3 kabupaten itu tersebut, mencapai Rp177,105 juta," kata Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus Rahmadi Dwi di Kudus, Rabu.

Adapun rinciannya, kata dia, di Kabupaten Kudus terdapat tujuh badan usaha yang menunggak dengan nilai tunggakan Rp114,2 juta, di Kabupaten Jepara terdapat 40 badan usaha yang menunggak dengan nilai Rp52,76 juta dan Kabupaten Grobogan terdapat 12 badan usaha dengan nilai tunggakan Rp10,14 juta.

Selain tunggakan iuran dari badan usaha, kata dia, terdapat pula tunggakan dari peserta mandiri dengan nilai hingga puluhan miliaran rupiah.

Nilai tunggakan di Kabupaten Kudus terdapat 29.137 peserta dengan nilai tunggakan sebesar Rp12,80 miliar, Kabupaten Grobogan terdapat 61.105 peserta yang menunggak dengan nilai tunggakan sebesar Rp24,99 miliar, sedangkan di Kabupaten Jepara terdapat 37.642 peserta dengan nilai tunggakan sebesar Rp15,52 miliar.

Jika ditotal seluruhnya, kata dia, jumlah tunggakan yang tercatat hingga bulan Maret 2019 sebesar Rp53,49 miliar.

Untuk peserta mandiri, kata dia, yang menunggak dari semua kelas, mulai dari peserta kelas I, II, dan kelas III.

Sementara untuk pembayaran dana kapitasi pada April 2019, tagihan klaim untuk 326 fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun 18 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di tiga kabupaten tersebut, jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan mencapai Rp156,39 miliar.

Dana kapitasi dan tagihan klaim dibayarkan sesuai dengan yang diajukan oleh fasilitas kesehatan pada Maret 2019.

Klaim yang diajukan tersebut merupakan total klaim layanan oleh fasilitas kesehatan pada Februari 2019, sedangkan pengajuannya pada bulan berikutnya.

Adapun pengajuan yang belum dibayarkan totalnya Rp14,37 miliar yang berasal dari tiga wilayah. *