Trump memveto resolusi mengenai diakhirinya dukungan AS buat Yaman

Washington (ANTARA) - Presiden AS Donald Trump pada Selasa memveto resolusi yang menyeru AS agar mengakhiri dukungan buat perang pimpinan Arab Saudi di Yaman.

"Resolusi ini adalah upaya yang tidak perlu dan berbahaya untuk melemahkan wewenang konstitusional saya, sehingga membahayakan nyawa warga negara Amerika dan anggota dinas yang pemberani, pada hari ini dan masa depan," kata Trump di dalam satu pernyataan.

Tindakan tersebut adalah veto kedua Trump selama ia menjadi presiden, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi.

Keputusan Dewan Legislatif itu mulanya diperkenalkan di Senat dan ditaja bersama oleh calon presiden Senator Bernie Sandera, untuk resolusi War Powers, peraturan federal yang memberi Kongres wewenang untuk memeriksa presiden ketika membuat AS berkomitmen pada konflik bersenjata.

Majelis Permusyawaratan AS mensahkan resolusi serupa mengenai Yaman pada Februari, tapi resolusi tersebut tidak bisa mencapai Senat akibat masalah prosedur.

Di Twitter, Sanders mengatakan ia "kecewa, tapi tidak terkejut" dengan veto itu.

"Rakyat Yaman sangat memerlukan bantuan kemanusiaan, bukan bom lagi. Saya kecewa, tapi tidak terkejut, bahwa Trump telah menolak resolusi dari kedua-pihak guna mengakhiri keterlibatan AS dalam perang mengerikan di Yaman," kata Sanders.

"Dari seorang presiden terpilih yang berjanji menghentikan perang tanpa akhir kita, veto ini adalah kesempatan yang lolos dan menyakitkan," kata anggota Parlemen Ro Khanna.

Khann menyebut resolusi tersebut kemenangan besar, dan mengatakan, "Itu mengirim sinyal jelas kepada Pemerintah Arab Saudi bahwa mereka perlu mencabut blokade dan mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Yaman, jika mereka peduli pada hubungan mereka dengan Kongres."

Arab Saudi telah memimpin satu koalisi untuk melawan milisi Syiah Al-Houthi sejak 2015, ketika Riyadh dan sekutu Arabnya melancarkan operasi besar udara dengan tujuan memutar-balikkan perolehan Al-Houthi, yang dimulai pada 2014.

Operasi itu telah memporak-porandakan prasarana di Yaman, termasuk sistem kebersihan dan kesehatannya, sehingga membuat PBB menggambarkannya sebagai salah satu bencana kemanusiaan paling parah pada jaman modern.

Rancangan resolusi tersebut juga berfungsi sebagai kecaman tajam buat sikap pemerintah Trump mengenai pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, yang dibunuh tak lama setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober tahun lalu.

Arab Saudi mulanya membantah bahwa Kerajaan itu mengetahui keberadaan Khashoggi tapi setelah sejumlah keterangan yang bertolak-belakang Riyadh berusaha menyalahkan operasi yang dilaksanakan secara gagal oleh agen merah sebagai penyebab kematian Khashoggi.

Penjelasan tersebut tidak memuaskan banyak pihak, termasuk para pemimpin Kongres, yang berkeras pembunuhan Khashoggi tak bisa dilaksanakan tanpa izin Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terutama setelah CIA dilaporkan memastikan dengan keyakinan yang sangat kuat pada November bahwa Mohammed bin Salman memerintahkan pembunuhan itu.