Demokratisasi Hasilkan Stabilitas Politik serta Reformasi TNI, Kata Presiden

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan demokratisasi di tanah air yang semula dikhawatirkan tak akan berlangsung lama, karena negara ini terlalu besar dan penduduknya dianggap belum siap, ternyata justru menghasilkan stabilitas politik, reformasi TNI serta pertumbuhan ekonomi. "Demokratisasi semula diperkirakan banyak orang tidak akan berlangsung lama di Indonesia. Masyarakatnya dianggap tidak siap. Negara ini juga dipandang terlalu besar dan kompleks," kata Presiden Yudhoyono di Nusa Dua, Bali, Senin, saat membuka pertemuan ke-40 Asosiasi Internasional Konsultan Politik. Pada acara tersebut Presiden Yudhoyono menerima penghargaan atas nama seluruh bangsa Indonesia yang disebut "Democracy Award". Pada masa lalu penghargaan ini hanya diberikan kepada tokoh politik terkemuka secara individual dan bukan atas nama negara, seperti mantan Presiden Filipina Corazon Aquino serta mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Pada acara yang dihadiri pula ibu Negara Ani Yudhoyono, Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri Mardiyanto serta Mensesneg Hatta Rajasa itu Presiden mengatakan bahwa perkiraan banyak orang itu justru salah. "Kita telah berhasil secara radikal untuk melakukan pembaharuan politik dan pertumbuhan ekonomi," kata Kepala Negara kepada para peserta kongres tahunan organisasi itu. "Kami berhasil melakukan reformasi terhadap TNI, sehingga mereka kini lebih banyak bertugas untuk menjaga demokratisasi dan reformasi," kata Presiden pada acara yang juga dihadiri Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo serta Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad. Sekalipun menunjukkan keberhasilan reformasi dan demokratisasi di tanah air, Presiden Yudhoyono juga mengatakan bangsa ini masih menghadapi masa-masa kritis. "Adalah penting bagi Indonesia agar proses demokratisasi menjadi lebih memasyarakat di tanah air," kata kepala negara dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Bali Dewa Beratha. Konferensi tahunan ke-40 Asosiasi Internasional Konsultan Politik itu baru pertama kali dibuka oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. (*)

Pewarta:
Copyright © ANTARA 2007