Menhan: TNI tidak mungkin ambil uang rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan RI Ryamizad Ryacudu mengatakan TNI tidak mungkin mengambil uang rakyat untuk meningkatkan anggaran institusi tersebut, seperti kritik yang disampaikan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

"Sudah lah Gatot, anggaran pertahanan kita saat ini Rp108 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp50-60 triliun," kata Ryamizad di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan TNI tidak mungkin mengambil uang rakyat untuk meningkatkan anggaran institusi tersebut.

Ryamizad mengatakan TNI merupakan tentara rakyat sehingga kebutuhan rakyat yang harus diutamakan.

"Kalau di India, militernya kuat namun rakyat banyak yang miskin, ketika musim panas mereka mati kepanasan, lalu saat musim dingin mereka mati kedinginan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia," ujarnya.

Dia menilai tidak tepat menomorduakan kepentingan rakyat karena pertahanan negara melawan ancaman nyata dan belum nyata.

Menurut dia, ancaman nyata tidak terlalu banyak seperti teroris, gempa bumi, dan narkoba dan ancaman belum nyata seperti perang besar yang kalau mau terjadi ada indikasi yang bisa diantisipasi.

"Masa TNI sebagai tentara rakyat, rakyat di nomor duakan, nomor satu adalah rakyat. India itu militernya nomor satu di Asia, tapi banyak rakyat tidak punya rumah, masa Indonesia mau seperti itu," katanya.

Sebelumnya, mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengkritisi TNI, dari sisi anggaran dan pengisian jabatan.

Gatot Nurmantyo mencontohkan pencopotan Mayjen TNI Ilyas Alamsyah Harahap dari jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

"Begitu saya turun, semua yang terbaik dicabut. Kepala Badan Intelijen Strategis Mayjen TNI Ilyas, dia yang menyelesaikan Poso, tapi justru dicopot sekarang tanpa jabatan," katanya.

Gatot juga menilai anggaran TNI saat ini berada dalam situasi yang tidak memadai. Menurut dia, institusi TNI yang terdiri dari tiga matra, yaitu darat, laut, dan udara, memiliki lebih dari 455 ribu personel.

TNI dengan departemen pertahanan, markas besar, ratusan pesawat terbang tempur, ratusan kapal perang, ribuan tank, dan senjata berat, hanya mendapat anggaran sebesar Rp6 triliun.

Dia mengatakan anggaran itu dibagi-bagi dan departemen pertahanan hanya mendapatkan Rp1 triliun, tiga matra masing-masing mendapatkan Rp1 triliun lebih, dan Markas Besar TNI Rp900 miliar.

Gatot membandingkan dengan institusi lain yang tidak mempunyai pesawat tempur, senjatanya pendek, dan hanya memiliki sedikit senjata panjang serta jumlah personel tidak sampai 3.000 namun anggarannya mencapai Rp4 triliun.