Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan, sebaiknya masalah besaran anggaran pemilu saat ini tidak perlu dipersoalkan, karena masih terus dikaji. "Jangan kita saling mempersoalkan besaran dulu, karena kita masih mencari format terbaik bagaimana kita melakukan efisiensi," kata Mendagri. Pernyataan Mardiyanto itu, disampaikan seusai acara hala bihalal dengan paguyuban pensiun pegawai Depdagri di Kantor Depdagri Jakarta, Sabtu. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, meskipun begitu respon dari masyarakat tentu tetap diperhatikan. Mardiyanto menjelaskan, wilayah kewenangan mengenai anggaran pemilu berada di DPR dan KPU. "Besaran anggaran masih akan dikaji lebih di dalam. Pemerintah pada waktunya nanti juga akan memberi masukan," kata Mardiyanto. Ia menjelaskan, dalam undang-undang, pelaksanaan pemilu didanai oleh APBN. Namun, jauh-jauh hari Mendagri mengingatkan bahwa sebesar apa pun anggaran dari APBN, tidak akan menyentuh sampai kabupaten/kota. "Yang jelas apa yang dikeluarkan oleh KPU kabupaten/kota dan provinsi, merupakan bagian kecil," katanya. Oleh karena itu, lanjut Mardiyanto, anggaran pemilu kewenangan APBN dan akan ada rumusan lebih lanjut. Namun, daerah tidak boleh memveto atau memvonis kalau tidak ada sama sekali anggaran yang perlu dikeluarkan. "Kita akan membuat format agar daerah dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan di lapangan," ujarnya. Mendagri menegaskan bahwa anggaran pemilu akan dibahas bersama dengan DPR, sehingga diharapkan tidak ada salah pengertian, anggaran yang sudah muncul adalah eksplisit. "Kita selalu mengadakan perkiraan. Kalau sudah ada perkiraan itu, komunikasi dengan DPR RI juga berjalan. Misalnya, dalam panja besok, saya harus memberlakukan perkiraan ini," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
