Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Boediono, mengindikasikan pemerintah cukup menyadari kesibukan DPR, sehingga pembahasan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) sulit dipercepat dan menyelesaikannya sebelum 2007 ini berakhir. "Kita ingin bekerjasama untuk menyelesaikan ini secepatnya. Tapi, kita tahu dewan juga punya agenda yang padat," ujarnya di Jakarta, Jumat. Ditegaskannya, pemerintah sangat berkepentingan dengan revisi UU PPh itu, karena hal itu akan dapat memperbaiki iklim investasi. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), M. Lutfi, mengatakan bahwa pihaknya berharap fasilitas PPh, seperti pemotongan dan penangguhan PPh akan dapat menarik investasi asing ke Indonesia, terutama untuk mengkompensasi kemungkinan perlambatan ekonomi dunia pada 2008 yang diperkirakan bakal menghambat masuknya investasi asing. "Ini kita akan berikan agar investasi bisa `sustainable` di Indonesia," katanya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007