24 WNI di Korea Utara berpartisipasi pada Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 24 WNI di Korea Utara berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 yang diselenggarakan di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) 001 di KBRI Pyongyang pada Minggu, 14 April 2019.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pyongyang melaksanakan pemungutan suara di TPSLN 001 KBRI Pyongyang sejak pukul 08.00 hingga 18.00 (waktu setempat), seperti disampaikan dalam keterangan dari KBRI Pyongyang yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dari 24 WNI yang menyoblos di TPS 001 KBRI Pyongyang, sebanyak 16 orang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), enam orang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb), dan dua WNI dalam daftar pemilih khusus (DPK), termasuk seorang turis asal Indonesia yang sedang berkunjung.

"Dengan jumlah tersebut, tingkat partisipasi WNI di Korea Utara pada Pemilu 2019 mencapai 100 persen, bahkan lebih karena ada satu orang tambahan. Proses pemungutan suara berlangsung dengan aman, tertib dan lancar," ujar Ketua PPLN Pyongyang Cecep Junaria.

"Walau pemungutan suara telah selesai, namun penghitungan suara di Pyongyang baru akan dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019," ungkapnya.

Sebelumnya secara terpisah, Duta Besar RI untuk Korea Utara Berlian Napitupulu telah mengimbau dan mengingatkan agar seluruh warga Indonesia di Pyongyang, Korea Utara untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak tahun ini dengan sebaik-baiknya.

"Proses demokrasi Indonesia saat ini memasuki tahap yang sangat penting yaitu consolidated democracy. Ibaratnya sebuah pesawat, maka pesawat Republik Indonesia saat ini sedang lepas landas," kata Dubes Berlian Napitupulu.

Untuk itu, dia mendorong semua WNI untuk berpartisipasi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019 dan menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggung jawab.

"Jangan sampai golput. Jangan sampai no vote. Jangan sampai tidak casting ballot," tutur Dubes Berlian.

Lebih lanjut dia menegaskan bahwa pemilu adalah kesempatan sangat penting untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara di masa depan, setidak-tidaknya lima tahun ke depan.

"Makanya jangan sampai tidak menggunakan haknya alias golput. Dan tolong agar semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan secara bertanggungjawab," ujarnya.