Polda Riau kerahkan 5.875 personel pengamanan Pemilu 2019

Pekanbaru (ANTARA) - Kepolisian Daerah Riau mengerahkan sebanyak 5.875 personel guna mengamankan 17.000 lebih tempat pemungutan suara (TPS) ke seluruh wilayah di Bumi Lancang Kuning tersebut dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan presiden dan legislatif 2019 ini.

Kapolda Riau Inspektur Jenderal Polisi Widodo Eko Prihastopo di Pekanbaru, Minggu mengatakan dari seluruh personel tersebut, diantaranya termasuk 1.085 polisi bantuan atau bawah kendali operasi (BKO) Polda Riau turut digeser ke berbagai daerah hari ini.

"Kepada personel yang berangkat BKO ke wilayah agar benar-benar memahami, mengetahui apa yang menjadi tugas pengamanan TPS masing-masing," katanya.

Selain itu, dia juga mengingatkan kepada personel Polda Riau yang digeser ke berbagai daerah untuk terus bersinergi dan saling berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara Pemilu di masing-masing TPS.

"Lakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh penyelenggara Pemilu di masing-masing TPS untuk mengetahui situasi di lapangan, jumlah pemilih dan pelaksanaan nantinya," ujarnya.

Dia berharap personel BKO Polda Riau yang sebagian besar diantaranya termasuk dari Satuan Brigade Mobil tersebut dapat terus melakukan pengawasan mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan serta pengiriman kotak suara.

Lebih jauh, Widodo juga menyinggung terkait proses pelaksanaan pesta demokrasi di Riau. Secara umum, dia mengatakan setiap tahapan hingga memasuki masa tenang tiga hari mendatang berlangsung dengan aman dan kondusif. Meski begitu, dia mengatakan jajarannya akan selalu waspada dan terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Dalam pelepasan personel BKO tersebut, selain fokus pada pengamanan Polda Riau juga melepas personel polisi khusus memantau potensi terjadinya politik uang selama masa tenang ini. Tim Patroli politik uang itu terdiri dari gabungan Polisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau. Semua unsur itu bekerjasama memberantas terjadinya Money Politik jelang pelimu berlangsung.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan mengatakan tim gabungan tersebut bertugas melakukan pemantauan selama masa tenang. "Tujuannya mencegah terjadinya money politik dan bentuk lainnya selama masa tenang," ujarnya.

Dia menjelaskan tim gabungan tersebut akan bergerak secara acak ke lokasi yang dianggap rawan serta melakukan razia secara terpadu.