Beijing (ANTARA News) - Indonesia tidak bermaksud membentuk pakta atau aliansi pertahanan dengan China menyusul ditandatanganinya naskah kerjasama kedua negara dan Jakarta menyatakan tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. "Kita tidak bermaksud membentuk alinasi atau pakta pertahanan dengan China, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kerjasama pertahanan kedua negara," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Beijing, Kamis. Hal tersebut ditegaskan Menhan dalam wawancara dengan ANTARA News yang juga dihadiri oleh Dirjen Strahan Mayjen TNI Dadi Susanto, Dirjen Renhan Laksda TNI Tedjo Edhy Purgiatno, serta Atase Pertahanan di Beijing Yayat Sudrajat. Pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang masing-masing diwakili oleh Menhan RI Juwono Sudarsono dan Menhan China Cao Gangchuan, Rabu (7/11), di Beijing, menandatangani kerjasama bidang pertahanan. Menurut Menhan, penandatanganan kerjasama bidang pertahanan tersebut merupakan realisasi dari Kemitraan Strategis yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Hu JIntao, di Jakarta, April 2005. Kerjasama pertahanan kedua negara tersebut, katanya, tidak ada kaitannya dalam upaya kedua negara membentuk pakta pertahanan namun lebih difoksukan dalam upaya bagaimana kedua negara bisa melakukan kerjasama di berbagai bidang seperti pertukaran dan alih teknologi, pertukaran siswa militer, serta adanya kemungkinan pembelian senjata. Juwono mengatakan, Indonesia merasa yakin bahwa China tidak bermaksud akan melakukan ekspansi militer ke luar negeri, termasuk ke Indonesia karena sama halnya dengan Indonesia, masih banyak persoalan di dalam negeri masing-masing negara yang harus diselesaikan. "Kita sama-sama berprinsip bahwa masih banyak persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan, seperti di Indonesia dengan program pengentasan kemiskinan," kata Menhan Juwono. Demikian pula dengan Indonesia, katanya, pihaknya telah meyakinkan dengan mitranya di luar negeri bahwa tidak ada maksud untuk melakukan ekspansi ke luar negeri. Menhan Juwono yakin bahwa peran politik dan militer China harus disesuaikan dengan peran yang seharusnya diperankan setelah negara itu mengalami kemajuan sangat pesat di bidang ekonomi. Dirjen Strahan Dadi Susanto mengatakan, kerjasama ini hendaknya jangan disalahtafsirkan bahwa Indonesia telah berkiblat ke China, namun masih menganut politik bebas aktif. "Judul kerjasama ini adalah saling menguntungkan kedua belah pihak dan dasarnya saling mengakui kedaulatan masing-masing dan hukum internasional. Ini perlu dipahami sehingga jangan ditafsirkan Indonesia bergeser kiblat tapi tetap bebas aktif," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
