"Pemilihan umum akan terus diselenggarakan dan pemerintah akan datang dan pergi, tapi masalah Kashmir akan tetap ada ...," kata Mirwaiz Umer Farooq, yang juga adalah pemimpin senior pro-kemerdekaan.
Pemilihan anggota Parlemen tujuh-tahap di seluruh India dimulai pada Kamis (11/4). Dua konstituante di Jammu dan Kashmir melakukan pencoblosan dalam tahap pertama. Pemimpin pro-kemerdekaan di wilayah itu menyeru warga agar memboikot pemilihan umum tersebut.
Ia menambahkan paksaan oleh India takkan membuat lemah gerakan perlawanan di wilayah itu, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi.
"Pendirian kami dilandasi atas kebenaran. Kami takkan mengubah itu karena penggunaan kekuatan (oleh India) sebab itu mewakili aspirasi rakyat Jammu dan Kashmir," kata Mirwaiz Umer di hadapan jamaah di Masjid Jamia di Srinagar, Ibu Kota Negara Bagian Jammu dan Kashmir.
Khotbahnya disampaikan sehari setelah ia kembali dari interogasi oleh Lembaga Penyelidik Nasional di Ibu Kota India, New Delhi, dalam kasus yang berkaitan dengan dana perlawanan di wilayah itu.
Meskipun ia mulanya menolak hadir dalam interogasi, ia pergi juga setelah surat panggilan berulangkali diterimanya dan jaminan mengenai keselamatannya di New Delhi.
Kebanyakan pegiat dan pemimpin kemerdekaan di Kashmir telah dijebloskan ke dalam penjara dengan tuduhan terlibat dalam pendanaan aksi perlawanan di wilayah tersebut, penindasan yang meningkat setelah satu pemboman bunuh diri pada Februari sehingga menewaskan sedikitnya 40 orang di Jammu dan Kashmir.
Sebagian wilayah Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya dengan mayoritas warga beragama Islam, dikuasai oleh India dan Pakistan dan diklaim oleh kedua negara tersebut. Satu bagian kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.
Sejak terpisah setelah merdeka pada 1947, India dan Pakistan telah tiga kali terlibat perang pada 1948, 1965 dan 1971 --dua di antaranya gara-gara Kashmir.
Selain itu, di Gletser Siachen di Kashmir Utara, tentara Pakistan dan India kadangkala terlibat baku-tembak sejak 1984. Gencata senjata dicapai dan berlaku pada 2003.
Sebagian kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berjuang melawan kekuasaan India bagi kemerdekaan, atau bagi penyatuan dengan tetangga India, Pakistan.
Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan telah tewas dalam konflik di wilayah itu sejak 1989.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Modi: partai berkuasa India miliki kekuatan pada Pemilu
Baca juga: India larang politisi bawa-bawa agama untuk menangkan Pemilu
Baca juga: Whatsapp lawan hoaks saat India gelar Pemilu
Penerjemah: Chaidar Abdullah
Editor: Maria D Andriana
Copyright © ANTARA 2019
