Jakarta (ANTARA) - Peneliti senior Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom menyarankan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk meningkatkan produktivitas nasional sebagai cara untuk melakukan pengendalian utang.
"Produksi nasional ditingkatkan menurut saya merupakan solusi dalam menjawab pengendalian utang dan kesejahteraan masyarakat. tidak ada pilihan lain," tutur Olisias kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk bisa melunasi utang selain melakukan produksi, dengan meningkatkan hal tersebut dan menghentikan utangnya. Utang juga akan sulit terlunasi jika impor Indonesia masih tinggi.
Selain meningkatkan produksi, menurut peneliti IGJ tersebut, kedua paslon juga perlu melakukan pemanfaatan utang dengan mengevaluasi alokasi utang-utang di beragam sektor.
"Kita lihat saja alokasi utang-utang tersebut, jadi kita evaluasi alokasi utang-utang selama ini ada di mana saja," tuturnya usai menjadi narasumber acara diskusi.
Olisias menilai bahwa utang itu bukan dikontrol dalam angka-angka, namun pengendalian utang itu lebih terletak pada pemanfaatan utang tersebut.
"Persoalannya kalau utang ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kita akan jatuh ke lubang atau jebakan yang sama. Jika produksi kita tidak meningkat dengan baik, utang tersebut tidak ada manfaatnya juga," tuturnya.
Penelti tersebut juga melihat bahwa model utang saat ini berbeda, di mana tidak secara terbuka bisa dikatakan sebagai sebuah utang tapi modelnya dapat berbentuk investasi, melalui BUMN, atau lewat obligasi yang cenderung tidak terlihat secara kasat mata.
Sebelumnya Institute for Development of Economics and Finance (Ibdef) menilai rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif masih aman, mengingat rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas yang diperkenankan dalam UU sebesar 60 persen terhadap PDB.
Namun pihaknya mengingatkan bahwa mengukur utang tidak cukup hanya dengan melihat rasio, indikator-indikator lain juga harus diperhatikan salah satunya melalui surat utang pemerintah Indonesia yang dipegang oleh investor asing.
Debat terakhir pemilu presiden 2019 akan membahas sejumlah tema, di antaranya ekonomi dan kesejahteraan rakyat, keuangan, investasi dan industri. Debat yang akan digelar pada Sabtu, 13 April, itu akan menghadirkan kedua paslon baik paslon nomor urut 01 maupun paslon nomor urut 02, dan menjadi debat penutup dari seluruh rangkaian debat pemilu presiden yang dimulai sejak Januari 2019.
Baca juga: IGJ: Dua aspek lemahkan Indonesia dalam perdagangan internasional
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019