"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada," kata Marinus Gea dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menyatakan, berbagai Balai Latihan Kerja (BLK) harus bisa beradaptasi agar sesuai dengan kebutuhan kerja terutama dalam kesiapan untuk menyongsong era Industri 4.0 seperti yang telah didengungkan pemerintah.
"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada," kata Marinus Gea dalam rilis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Apalagi, ujar politisi PDIP itu, pengembangan sumber daya manusia (SDM) terus didengungkan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, dibituhkan alokasi anggaran yang cukup, khususnya BLK sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Menurut dia, kondisi BLK yang tersebar di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.
Gea mengatakan, guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital.
Ia juga mengemukakan bahwa BLK masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional.
Marinus menegaskan selain teknologi, faktor kurikulum dan Sumber Daya Manusia (SDM), di BLK itu pun perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga kegiatan pelatihan yang dilakukan itu bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.
Saat kegiatan kunjungan kerja ke BLK, Marinus menceritakan para pengurus BLK itu ingin mengganti teknologi dengan yang baru akan tetapi terbentur anggaran.
"Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan BLK Pemerintah berjumlah 514 sedangkan swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58.
Bila mengacu pada data Pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189.
Di level nasional, persoalan BLK ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
