Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo mengatakan pemerintah perlu menurunkan total pajak kendaraan bermotor di Indonesia menjadi 5-10 persen untuk mendorong produksi mobil murah yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, seperti mobil hibrid. "Betul itu kata Presiden, harus ada kebijakan dan langkah yang terpadu untuk mendorong produksi kendaraan yang murah, hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan," ujarnya di Jakarta, Selasa, ketika dimintai pendapat mengenai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar menteri-menteri ekonomi membuat kebijakan dan langkah terpadu di bidang otomotif guna menghasilkan produksi kendaraan yang murah, hemat, dan ramah lingkungan. Menurut dia, salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan harga mobil yang hemat energi dan ramah lingkungan seperti mobil dengan teknologi hibrid adalah dengan memberi insentif fiskal berupa penurunan pajak kendaraan bermotor. Ia mengatakan saat ini total pajak mobil di Indonesia minimal mencapai sekitar 60 persen. Mulai dari bea masuk (BM), PPN impor, Pajak Penjualan (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn-BM), sehingga harga mobil di Indonesia cukup tinggi. "Untuk memasukkan mobil ramah lingkungan seperti hibrid, pemerintah perlu menurunkan total pajak menjadi sekitar 5-10 persen. Turunkan total pajak sampai lima persen, jika mereka mau melakukan perakitan mobil hibrid di Indonesia," ujarnya. Dengan demikian, kata Bambang, harga mobil hibrid yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar tersebut bisa ditekan, karena saat ini harga mobil hibrid sendiri sudah mahal, mengingat investasi penelitian dan pengembangannya yang tinggi. "Saya tidak yakin bila pemerintah tetap menerapkan pajak seperti sekarang mobil ramah lingkungan seperti hibrid bisa banyak terjual, karena konsumen masih mempertimbangkan harga. Dengan spesifikasi yang sama, apa mau konsumen di Indonesi membeli mobil hibrid dengan harga dua kali lipat misalnya demi lingkungan yang sehat, demi orang lain," ujar Bambang. Oleh karena itu, ia menilai tanpa kebijakan terpadu dan dukungan semua instansi dan departemen dalam pemerintahan maka kebijakan untuk mengembangkan mobil murah, emisi rendah, dan hemat, sulit diwujudkan. Sementara itu, menanggapi instruksi Presiden, Menperin Fahmi Idris yang ditemui usai mengunjungi pabrik baru hasil perluasan PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mengatakan kebijakan dan langkah terpadu untuk mengembangkan industri otomotif memang harus melibatkan semua unsur, di Depkeu, Dephub, Departemen PU, Departemen ESDM, dan kantor Kementerian Lingkungan Hidup. "Yang terpadu di sini adalah pengembangan dari aspek industri, produksi, dan teknologi. Kedua aspek insentif. Ketiga soal infrastruktur, keempat proses ekspor dan masuk barang yang dipermudah, dan kelima segala macam bentuk perijinan di tekan sedemikian rupa, sehingga lebih cepat, lebih murah dan sebagainya," ujar Fahmi. Ia mengatakan Depperin sendiri menjadikan industri transportasi khususnya kendaraan darat sebagai industri andalan di masa depan dengan target semakin meluasnya jumlah pemasok komponen lokal yang terlibat dalam pengembangan industri otomotif tersebut.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
