Banda Aceh (ANTARA) - Spanduk berbagai ukuran, baliho dan lainya, terpampang di kanan-kiri jalan protokol di Pulau Weh, Kota Sabang, Aceh.
Alat kampanye politik itu terlihat, terutama di kawasan padat penduduk di ketinggian rata-rata 28 meter di atas permukaan laut itu. Pulau itu berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Laut Andaman, dan Samudera Hindia.
Jejeran gambar di jalanan berbukit naik-turun nan berkelok di pulau seluas 122,13 kilometer per segi itu menjadi pemandangan menarik bagi wisatawan yang sedang berlibur di daerah wisata itu.
Gambar-gambar itu berasal atau berisi promosi tentang calon anggota legislatif (caleg), baik Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan calon presiden/wakil presiden 2019-2024.
"Saya datang kemari, dan melihat begitu banyak 'banner' dengan nama, wajah yang berjilbab, dan nomor. Ini akan segera diadakan pemilihan. Melihat itu semua, saya senang," ujar Margo Dunton (52), wisatawan asal Australia ketika ditemui di Pantai Gapang, Pulau Weh.
Baca juga: Gairah berdemokrasi dari Lembah Lalomerui
Pesta demokrasi
Meski sering mendapat julukan sebagai tempat "santai banget" karena dijadikan tempat bersantai atau melepas penat, hal itu tidak mengubah hiruk pikuk persiapan pemilihan umum yang akan digelar serentak pada 17 April 2019.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyebut, Sabang merupakan daerah terluar yang memiliki pemilih paling sedikit dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 25.741 jiwa yang tersebar di dua kecamatan dan 18 gampong (desa).
"Total 25.741 orang pemilih bakal menyalurkan hak suaranya untuk memilih 20 kursi DPRK Sabang dari 171 caleg di 104 TPS (tempat pemungutan suara) tersebar di dua kecamatan, yakni Suka Karya dan Sukajaya," ujar Ketua KIP Sabang Azman.
Ia menyebut, ke-171 caleg itu berasal dari 12 partai politik (parpol), 10 parpol di antaranya tingkat nasional, meliputi Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Golkar, PDI Perjuangan, PBB, Perindo, dan PPP. Sisanya dua parpol lokal, yakni Partai Aceh (PA), dan Partai Nasional Aceh (PNA).
Sebagian parpol di Sabang memilih tidak mendaftarkan caleg untuk tingkat DPRK, seperti Hanura, PKPI, PKB, Garuda, Partai Berkarya, dan PSI. Selain itu ada dua partai lokal yang juga tidak mendaftarkan calegnya, yakni Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), dan Partai Daerah Aceh (PDA).
"Kesulitan parpol di Sabang adalah mendapatkan caleg perempuan. Lebih banyak yang didaftarkan, tapi tidak memenuhi kuota. Seperti cuma ada caleg lima orang dari seharusnya diisi 10 orang di satu parpol, dan cuma ada tujuh orang," ujarnya.
Komisioner Pencalonan KIP Sabang, Muhammad Yani mengatakan pemilih yang tinggal di Pulau Weh bakal memilih 11 kursi DPRA dari 184 caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 1, yakni Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar. Total ada 81 kursi DPRA diperebutkan dengan jumlah caleg 1.263 orang yang dicalonkan oleh 16 partai politik nasional dan empat partai politik lokal.
Lalu tujuh kursi DPR diperebutkan 105 caleg dari 16 parpol nasional di Sabang yang merupakan Dapil 1 Aceh bersama 15 kabupaten/kota, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Pidie, dan Pidie Jaya.
Total ada 13 kursi DPR periode 2019-2024 yang diperebutkan oleh 193 caleg dari 16 parpol nasional, 88 caleg di antaranya memperebutkan enam kursi DPR Dapil 2 Aceh di delapan kabupaten/kota, seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Lhokseumawe, Langsa, dan Aceh Tamiang.
"Kalau jumlah DPD, ada 26 orang calon untuk seluruh Aceh. Dari 26 calon itu, memperebutkan empat kursi DPD dari peringkat teratas hasil suara nantinya," ujar Yani.
Partisipasi pemilih di daerah wisata bahari itu diakui Yani memang masih relatif rendah, namun KIP setempat optimistis pada pemilu kali ini bisa melampaui target yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 77,5 persen secara nasional.
Pihaknya telah menggairahkan pesta demokrasi lima tahunan dengan membentuk 11 basis pemilih strategis di antaranya pemilih pemula, pemilih muda, keluarga, perempuan, disabilitas, orang berkebutuhan khusus, kaum marjinal, komunitas, keagamaan, dan relawan demokrasi.
"Mereka rutin keliling gampong, selama tiga bulan. Total ada 55 orang, terbagi dalam 11 basis. Sewaktu Pemilihan Presiden 2014, partisipasi pemilih sekitar 60 persen lebih," kata komisioner bidang SDM dan Partisipasi Masyarakat KIP Sabang Hendra Kurniawan.
Keuchik (Kepala Desa) Iboih, Iskandar mengaku optimistis berbagai tahapan pemilu, termasuk soasialisasi kepada pemilih, akan berjalan sukses karena telah dilakukan secara maksimal oleh panitia pemungutan suara di desanya yang memiliki tiga tempat pemungutan suara.
"Kami sangat hati-hati, terutama dalam pendataan pemilih. Dari segi persiapan, walau tak dilibatkan dalam panitia, pengalaman-pengalaman pemilu yang telah lalu, kami berperan penting. Kalau ada permasalahan, pak keuchik dulu di tanya. Kenapa bisa terjadi demikian?" ucapnya.
Adnan Hasyim (60), tokoh masyarakat Sabang mengatakan, tidak muncul suatu perbuatan negatif menjelang pelaksaan hari pencoblosan yang tinggal menghitung hari, sehingga masyarakat setempat diharapakan tidak apatis terhadap pemilu serentak ini.
"Tanggal 17 April 2019, itu kan hari Rabu. Bukan hari libur melaut bagi nelayan, makanya kami mengimbau saja. Tetapi, menurut saya, kalau pemilihan caleg masing-masing telah mencari dukungan di Sabang," ujar dia.
"Jadi, kecil kemungkinan mereka yang tak hadir pada saat hari pencoblosan," ujar Adnan yang juga Ketua Forum Keuchik se-Kota Sabang ini.
Muslim (56), nelayan karang di perairan objek wisata Pantai Kasih, Sabang, menyatakan ia akan meliburkan diri untuk tidak melaut di hari pencoblosan demi memilih pemimpin dengan harapan agar yang terpilih bisa bertindak adil dan mampu menyejahterakan nelayan tidak cuma di tingkat DPRK Sabang, tetapi hingga presiden/wakil presiden periode 2019-2024.
Ia juga mengajak nelayan setempat, terutama bagi mereka yang masih enggan menggunakan hak suaranya, agar mendatangi TPS di desanya untuk menentukan pilihan.
"Saya menyadari, walau punya satu suara, tapi bisa menentukan keberlangsungan negara ini. Saatnya bagi nelayan lain, juga harus menggunakan suaranya di bilik TPS pada 17 April 2019," katanya.
Baca juga: Warga Moromoro tak mau golput
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
