Jakarta (ANTARA News) - Klaim atas kinerja BUMN yang dianggap positif, hanya dilihat pada kenaikan laba sebagaimana dinyatakan Menteri Negara BUMN, mendapat sorotan kritis para anggota Komisi VI DPR RI. "Klaim itu sangat berbahaya, mengingat kebaikan laba BUMN lebih disebabkan karena kenaikan harga komoditas primer dan pertambangan, bukan sebagai akibat penguatan kekuatan bisnis BUMN di industri yang dimasukinya," tegas salah satu anggota Komisi VI DPR RI, Hasto Kristianto, di Jakarta, Senin. Anggota parlemen dari Fraksi PDI Perjuangan ini, atas nama rekan-rekannya, kepada ANTARA News menambahkan, seharusnya kriteria tidak diukur (hanya) dari kenaikan laba semata, namun juga pada beberapa aspek. "Pertama, peningkatan nilai perusahaan melalui langkah-langkah restrukturisasi perusahaan. Kedua, sinergi BUMN. Ketiga, provitisasi atas BUMN-BUMN yang rugi, dan keempat, peningkatan daya saing BUMN di setiap industri yang dimasukinya," urai Hasto Kristianto. Selain ke-4 aspek itu, lanjutnya, ada faktor ke-5, yakni kesuksesan pelaksanaan PSO. "Sayangnya, orientasi jajaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih terpusat pada urusan penggantian direksi dan komisaris," tambah Hasto Kristianto. Hasto Kristianto mengatakan dia dan kawan-kawan terpaksa mengungkapkan kritikannya ini, merespons pernyataan Menneg BUMN dan Sekretaris Kementeriannya beberapa hari lalu yang mengklaim kinerja BUMN pada tahun 2006 serta 2007 meningkat, karena adanya kenaikan laba.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
