Jakarta (ANTARA News) - Kalangan DPR mendesak pihak terkait agar mengusut tuntas dugaan aliran dana Bank Indonesia (BI) ke DPR pada periode 1999-2004 dan siapa pun yang diduga terkait, termasuk yang masih menjabat di kabinet maupun yang menjadi anggota DPR periode saat ini, harus diperiksa. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi II DPR, Idrus Marham, dan anggota Komisi II DPR, Suparlan di Gedung DPR/MPR Jakarta,.Senin. Kalangan DPR mendukung langkah Badan Kehormatan (BK) DPR mengusut dugaan kucuran dana dari BI ke Komisi IX DPR periode 1999-2004. Selain dilakukan kepada mereka yang berada di kabinet, pemeriksaan juga harus dilakukan kepada anggota DPR periode lalu yang diduga terkait dan saat ini kembali menjadi anggota DPR periode 2004-2009. "Selama ini BK cukup baik dan kredibel. Belum pernah ada dalam sejarahnya, dua anggota DPR diberhentikan karena adanya rekomendasi dari institusi di internal DPR," kata Trimedya. Namun demikian, Trimedya mengakui bahwa proses di BK DPR cukup panjang dan harus diverifikasi lebih mendalam. "Karena tugas BK ini `kan seperti hakim, harus teliti, harus melalui verifikasi dan harus dipertangungjawabkan," katanya. Idrus Marham mendesak pemerintah serius dan konsisten dalam menangani dugaan aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Dalam penegakan hukum hendaknya jangan tebang pilih dan hanya untuk kepentingan menaikkan citra. "Pokoknya siapa pun yang terlibat, dihantam, dong. Pemerintah yang penting konsisten," kata Idrus Marham, fungsionaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR. Dia menegaskan jika ada anggota fraksinya yang terlibat, maka orang itu tidak akan dilindungi. Hal senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Suparlan. "Pemerintah harus serius, jangan hanya dibuat-buat opini. Berani nggak pemerintah serius. Jangan karena menghadapi kekuatan politik, terus mundur," katanya. Pemerintah juga jangan tebang pilih, imbuhnya. "Jangan hanya yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan politik kuat saja yang dilibas. Pokoknya yang penting pemerintah konsisten," ujarnya. (*)

Copyright © ANTARA 2007