Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung langkah tegas untuk menindak aliran dan paham sesat, seperti yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Ada 13 poin yang ditulis MUI. Yang pertama lakukan langkah-langkah sangat tegas dan tepat terhadap aliran dan paham sesat. Saya dukung, mari kita jalankan bersama-sama," kata Presiden Yudhoyono saat membuka Rakernas MUI di Istana Negara, Jakarta, Senin. Selain itu, Kepala Negara juga mendukung langkah MUI mengenai persoalan klenik dan mistik, perzinahan, perjudian, minuman keras (miras), serta narkoba dan zat adiktif. Presiden juga mendukung langkah MUI menindak tegas persoalan pornografi, korupsi, kekerasan terhadap wanita dan anak, kekerasan di masyarakat, pembajakan hak cipta dan kejahatan kriminal. Sementara itu, MUI diminta untuk memperbesar peran dan sumbangannya terhadap umat dan bangsa Indonesia, sehingga bisa ikut memecahkan berbagai persoalan. Presiden juga meminta tiga hal kepada MUI, yaitu bersama bersikap konsisten terhadap kesepakatan bersama soal NKRI, meminta MUI memahami konstitusi dan UU, serta meminta MUI berperan dalam pencegahan dan memerangi kemungkaran. "MUI harus memahami konteks kehidupan sekarang ini, antara lain dengan konsisten terhadap konsensus bersama membangun NKRI," kata Presiden. Kerja sama Pemerintah dan MUI juga disebut Presiden harus terus dikembangkan seperti pada kasus pencegahan aliran sesat di tanah air, ketika MUI mengeluarkan fatwa setelah diminta oleh Pemerintah. "Presiden tidak bisa mengeluarkan fatwa dan setelah fatwa keluar, perangkat negara sesuai wewenangnya menjalankan tugas. Paduan inilah yang diharapkan terus terjalin diwaktu yang akan datang, karena negara harus dikelola dengan sistem agar tidak merugikan kita semua," kata Presiden. Sementara itu, Ketua MUI KH M Sahal Mahfudh mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang telah bergerak cepat untuk menindak aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah, sehingga menghindari berkembangnya hal-hal yang tidak diinginkan. "Program MUI Pusat dan daerah tidak bisa terealisasikan jika tidak ada kerja sama dengan berbagai pihak, terutama Pemerintah. Kami harap kerja sama ini bisa lebih ditingkatkan supaya MUI dan ormas Islam bermanfaat bagi negara dan bangsa," katanya. Hadir dalam pembukaan Rakernas sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie dan tiga menteri koordinatior (menko) dan puluhan ulama peserta Rakernas. (*)

Copyright © ANTARA 2007