Menkeu ingatkan pengembangan SDM untuk hadapi revolusi 4.0

Revolusi industri 4.0 dapat memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) penting untuk mewujudkan cita-cita transformasi di era digital dan menghadapi tantangan dari revolusi industri 4.0.

Sri Mulyani dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan bahwa kebijakan ini penting karena revolusi industri 4.0 dapat memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk melanjutkan pembangunan.

Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani saat memberikan kuliah umum di Cornell University, New York, AS, pada Rabu (10/4/2019) waktu setempat.

Sri Mulyani menjelaskan selama ini pemerintah sudah melakukan upaya pembenahan SDM dengan menyiapkan alokasi dalam APBN untuk pendidikan 20 persen, jaring pengaman sosial 10 persen dan kesehatan lima persen.

Namun, terdapat berbagai tantangan untuk penyerapan anggaran bidang pendidikan, antara lain pembelanjaan untuk kualitas pendidikan yang merata dan penguatan sinergi dengan daerah.

Kemudian, penyediaan pendidikan yang bisa menghasilkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri serta kebijakan fiskal yang memadai untuk mendorong partisipasi swasta.

Pemerintah juga telah memberikan mekanisme insentif seperti pengecualian pajak untuk buku literatur, maupun insentif pajak untuk riset dan pelatihan vokasi.

Selain itu, pemerintah menyiapkan dana pendidikan berupa sovereign wealth fund untuk beasiswa serta penguatan riset bagi alumni lulusan luar negeri dan pengembangan.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Dunia serta membuat sistem jaminan kesehatan universal untuk mengatasi persoalan ini, termasuk memberikan perhatian atas masalah stunting.

Sri Mulyani menekankan tantangan selanjutnya adalah tidak hanya persoalan kebijakan atau anggaran, tapi juga eksekusi belanja tersebut.

Ia menambahkan peningkatan kualitas SDM juga membutuhkan dukungan masyarakat salah satunya dari penerimaan pajak.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan reformasi dalam bidang perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.

"Pajak bukan semata-mata untuk penerimaan. Kami menggunakan instrumen pajak dan kebijakan fiskal untuk memberikan insentif kepada orang yang tepat," katanya.