Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera meluncurkan program penjaminan kredit bagi UMKM bersamaan dengan paket Kredit Tunas Usaha (KTU) di Jakarta, Senin (5/11). Menteri Negara Koperasi dan UKM, Suryadharma Ali, di Jakarta, akhir pekan ini, membenarkan saat dikonfirmasi tentang rencana peluncuran dua program yang bertujuan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tanah Air itu. Ia mengatakan, Presiden akan meluncurkan program penjaminan kredit yang nilainya mencapai Rp1,4 triliun tersebut. Menurut Menteri, Presiden sangat menaruh perhatian soal ini bahkan pada Maret 2007 sempat memimpin langsung sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan di Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk membahas program penjaminan tersebut. Dalam rapat tersebut diputuskan antara lain dalam pengembangan UMKM pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM terhadap sumber pembiayaan termasuk perbankan. Dengan begitu diharapkan UMKM yang selama ini mengalami kendala akses pada sumber pembiayaan karena terbatasnya agunan dapat segera teratasi. Tindak lanjut dari program tersebut adalah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama (MoU) pada 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM antara pemerintah (Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Negara Koperasi dan UKM) dengan perusahaan penjamin (Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Asuransi Kredit Indonesia) serta pihak perbankan. Pihak perbankan yang dilibatkan dalam program penjaminan adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, dan Bank Syariah Mandiri. Sementara itu, langkah-langkah yang telah dilakukan terkait dengan MoU tersebut di antaranya terjadi kesepakatan antara Bank Indonesia dan lembaga perbankan tentang parameter standar persyaratan dan kriteria kelayakan usaha UMKM yang "feasible" tetapi tidak "bankable" dan persyaratan kredit lainnya. Terkait dengan proses penyelesaian kebijakan yang akan memayungi pelaksanaan program ini yaitu Perpres tentang Lembaga Penjaminan dan Draft RUU Penjaminan juga akan terus dilanjutkan penyelesaiannya. Draft Perpres tentang Lembaga Penjaminan Kredit/Pembiayaan pada saat ini sedang dibahas di tingkat Setkab.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
