Pembukaan perkebunan sawit di Mansel butuh kajian

Manokwari (ANTARA) - Rencana pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Papua Barat, dinilai masih membutuhkan kajian mendalam.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Jacob Fonataba di Manokwari, Rabu, mengatakan, dalam membuka perkebunan baru kelapa sawit ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, di antaranya instruksi presiden (Inpres) 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.

"Khusus untuk wilayah Papua Barat, kita juga harus mempertimbangkan deklarasi Manokwari yang merupakan hasil dari konferensi internasional keanekaragaman hayati ekowisata dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan pada Oktober tahun lalu," kata dia.

Ia mengatakan, pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit merupakan kewenangan kabupaten, meskipun demikian, provinsi pun diberikan tanggung jawab untuk melakukan kajian teknis, termasuk mengkaji dokumen Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan).

Setelah Papua Barat dicanangkan sebagai provinsi konservasi, lanjut dia, setiap daerah dituntut untuk mendukung dengan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Peraturan daerah tentang pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan DPR Papua Barat belum lama ini.

"Pemprov Papua Barat tentu harus berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Begitu pula dalam melaksanakan Inpres 8 tahun 2018," katanya lagi.

Meskipun demikian, lanjut Fonataba, Pemprov akan mengkaji rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit yang akan dilakukan di wilayah Distrik Dataran Isim dan Tahota tersebut.

"Kami akan mengkaji baik untuk hal-hal teknis maupun dari sisi regulasinya. Dari hasil kajian itu yang nanti akan menjadi pertimbangan bapak gubernur untuk memberikan persetujuan atau tidak memberi persetujuan," katanya lagi.

Ia menambahkan, moratorium perizinan perkebunan kelapa sawit diberlakukan bagi kawasan hutan. Untuk area pemanfaatan lain (APL) menurutnya memiliki kemungkinan untuk dilakukan pembukaan lahan sawit. *