Hal itu disampaikan salah seorang anggota Tim Lima, Pastor John Jonga,Pr di Arso, ibukota Kabupaten Keerom (wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG), Jumat sehubungan dengan berbagai persiapan delegasi masyarakat Keerom untuk bertemu dan berdialog dengan Menag di Departemen Agama pekan depan.
"Tim Lima sudah melakukan pertemuan persiapan dan mematangkan semua aspirasi masyarakat Keerom untuk disampaikan kepada Menteri Agama agar proses penerimaan CPNS di lingkungan Depag benar-benar memperhatikan realitas kehidupan umat beragama di wilayah perbatasan antarnegara ini sehingga tidak terjadi konflik horizontal hanya karena kekeliruan dalam melakukan penerimaan CPNS," katanya.
Dia mengatakan, masyarakat Keerom berharap agar penerimaan CPNS Depag harus memperhatikan keterwakilan umat beragama secara proporsional dan memperhatikan secara sungguh-sungguh amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua antara lain pemberdayaan putra-putri asli Papua.
"Orang asli Papua harus dapat diberdayakan di setiap Kantor Depag dalam wilayah Provinsi Papua. Apabila orang asli Papua belum dapat bekerja di Kantor Depag di luar wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat tetapi paling tidak mereka sendiri tidak merasa sebagai orang asing di negeri sendiri," katanya.
Selain itu, Tim Lima akan menyampaikan kepada Menteri Agama bahwa hasil test CPNS Kantor Depag Kabupaten Keerom tahun 2008 ditunda proses administrasinya sampai ada keterwakilan umat beragama secara proporsional pada kantor tersebut sekaligus tercermin adanya semangat memberdayakan orang asli Papua di institusi Depag Kabupaten Keerom.
"Apa yang diperjuangkan Tim Lima ini tidak lain untuk memperkuat pilar keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Jika ada orang asli Papua yang diberdayakan maka orang asli Papua merasa memiliki Indonesia dari Merauke sampai Sabang. Kita tidak boleh mengatakan orang asli Papua tidak mampu. Mereka justeru mampu dalam konteks hidup mereka di tanah Papua," tegas John Jonga.
Dia mengakui kalau akibat ketidakpuasan masyarakat Keerom atas pengumuman hasil test CPNS Depag maka pada 30 Desember 2008 masyarakat setempat memalang Kantor Depag Kabupaten Keerom namun palang itu sudah dibuka pada 3 Januari 2009 setelah delegasi masyarakat Keerom menemui Kakanwil Depag Papua, Tindge Agus Lope,S.Th.
"Setelah sebuah Tim khusus terdiri atas delapan tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemangku adapt Keerom bertemu Kakanwil Agama Papua, maka palang Kantor Depag Keerom dibuka sehingga para pegawai kantor itu sudah dapat kembali bekerja sebagaimana biasanya," katanya.
Depag perlu bersikap adil secara proporsional dalam penerimaan CPNS Depag, dengan memperhitungkan jumlah umat beragama Katolik, Kristen Protestan, Islam dan Hindu. Karena CPNS inilah yang akan mendampingi umat di perbatasan RI dengan PNG.
Dia mengatakan, pertemuan dengan Kakanwil Depag Papua Lope menghasilkan tiga kesepakatan, pertama, Kantor Departemen Agama Kabupaten Keerom yang dipalang sejak 30 Desember 2008 dibuka agar aktivitas pelayanan kepada umat beragama dapat berjalan seperti biasa, kedua, proses administrasi penerimaan CPNS yang sudah dinyatakan lulus test dihentikan sementara waktu sampai sebuah Tim khusus masyarakat Keerom menemui Menteri Agama.
Kesepakatan ketiga, dibentuk Tim khusus yang terdiri atas tokoh masyarakat Keerom, pemangku adat, pemuka agama dan pemuda untuk selanjutnya berangkat ke Departemen Agama di Jakarta menemui Menteri Agama guna membahas proses penerimaan CPNS Departemen Agama Kabupaten Keerom yang memperhatikan kekhususan Papua sebagai daerah otonomi khusus (Otsus).
Sementara itu, Kepala Bagian tata Usaha (TU) Kanwil Depag Provinsi Papua, Andi Irwansyah mengakui kalau penerimaan CPNS di lingkungan Kanwil Depag Provinsi Papua tahun 2008 belum memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga memicu ketidakpuasan masyarakat setempat.
Ketidak puasan ini dikarenakan jumlah CPNS yang diterima kebanyakan bukan dari masyakarat setempat.Menurut mereka, dengan komposisi demikian, keterwakilan masyarakat lokal tidak diakomodir dengan baik oleh Depag.
Andi mengakui, proses penerimaan CPNS, khususnya di lingkungan Depag merupakan suatu dilema antara idealisme untuk memenuhi persyaratan CPNS yang berkualitas dengan realita kondisi masyarakat yang menginginkan agar Depag mengakomodasi pendaftar setempat.
"Sistem komputerisasi untuk menyeleksi hasil ujian para perserta yang berkualitas sebenarnya sudah sangat baik, artinya obyektif,kompetitif dan meminimalkan KKN. Tapi, kita juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan tertentu yang ada di daerah sehingga dapat menggabungkan antara idealita dan realita," kata Andi.
Kebijakan yang dimaksudkan adalah kebijakan yang sifatnya proteksi terhadap putra-putri Asli Papua.
"Setiap ada perekrutan harus mencerminkan jumlah proporsional antara Papua dengan non-Papua," ujar Andi.
Kebijakan yang ke dua adalah Depag harus mencerminkan semua golongan agama yang ada. Jika tidak ada kebijakan ini, bisa saja satu golongan agama tertentu yang diterima berdasarkan ranking seleksi.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
