Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengundang tiga Menteri Koordiantor (Menko) Kabinet Indonesia Bersatu untuk membahas masalah renumerasi bagi pejabat negara. "Dulu Presiden menugaskan kita untuk membahas itu, makanya saya mengundang tiga menko untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan tim teknis," kata Menkeu usai pertemuan di Gedung E Departemen Keuangan Jakarta, Jumat. Hadir dalam pertemuan itu Menko Perekonomian Boediono dan Menko Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, sementara Menko Polhukam Widodo AS diwakilkan pejabat lainnya. Menurut Menkeu, pertemuan tersebut antara lain membahas metode untuk membobot, menskalakan, dan mengklasifikasikan pejabat-pejabat negara yang ada. "Sekarang ini sekitar 7.500 pejabat berada di lingkungan peradilan, sekitar 5.000 berada di bawah Mahkamah Agung (MA). MA dan sistem peradilan sudah punya program yang menyangkut renumerasi, sehingga masih ada sekitar 2.000 di luar itu, mulai dari presiden, wakil presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, dan setingkat Bupati," jelas Menkeu. Ketika ditanya apakah pada tahun 2009 dapat dilaksanakan program renumerasi baru secara nasional, Menkeu mengatakan, dirinya hanya melaporkan hasil kerja tim teknis yang dipimpinnya. "Kita sudah melakukan survey, sudah pergi ke DPR, DPD, MA, BPK. Jadi kita melaporkan hasil kerja tim teknis, nanti biar Pak Menko saja yang menjelaskan," katanya. Sementara itu Menko Perekonomian Boediono mengatakan, pertemuan dirinya dengan Menteri Keuangan membahas bermacam-macam masalah. "Masalah kenaikan gaji pejabat atau renumerasi masih dalam pembahasan awal. Ini masih awal sekali," kata Boediono. Menurut Boediono, renumerasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi sehingga reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilihat dari renumerasi saja. "Reformasi birokrasi artinya bermacam-macam. Kita lihat kebutuhannya. Sekarang kan sudah mulai berjalan, meskipun baru pada instansi-instansi tertentu dulu," kata Boediono.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
