Para diplomat itu yang banyak dari negara-negara Barat dan dua organisasi internasional menyertai pemimpin "Future Forward Party" Thanathorn Juangroongruangkit pada Sabtu ketika ia melapor ke kantor polisi Bangkok untuk menghadapi tuduhan-tuduhan kejahatan.
Mantan taipan suku cadang mobil didakwa menghasut dan pelanggaran-pelanggaran lain dengan tuduhan menyediakan bantuan kepada para pemerotes antijunta pada 2015. Dikatakannya, dakwaan-dakwaan itu bermotif politik yang pemerintah bantah.
"Ini masalah menyangkut sistem keadilan Thailand dan jika kami tidak punya keyakinan atasnya dan jangan ikuti proses kami, kemudian hal ini dapat memberi peluang bagi yang lain untuk campur tangan," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha kepada wartawan.
Merujuk kepada para pengamat itu, Prayuth berkata,"Saya tak yakin apakah mereka betul-betul diplomat."
Para diplomat asing telah memantau proses-proses yang dilakukan polisi dan pengadilan terhadap para pegiat politik sejak kudeta tahun 2014, tetapi Menlu Don Pramudwinai mengatakan hal itu melanggar protokol diplomatik dan dapat dipandang sebagai campur tangan dalam sistem peradilan.
"Kami telah memberitahu para duta besar dari tipa negara sebelum aksi seperti ini tak pantas," kata Don kepada wartawan.
Wanita juru bicara Kemlu Busadee Santipitaks mengatakan kepada Reuters, para diplomat itu akan diundang ke kementerian untuk "mendengarkan penjelasan kami mengenai kebenaran itu."
Future Forward Party membuat kejutan dalam pemilihan 24 Maret dengan meraih 6,2 juta suara dan berada di posisi ketiga.
Partai itu bergabung dengan aliansi oposisi "Barisan Demokratik" yang berusaha membentuk partai dan menghalangi Prayuth bertahan dalam kekuasaan. Hasil-hasil akhir pemilu belum bisa diketahui untuk beberapa pekan lagi.
Sumber: Reuters
Penerjemah: Mohamad Anthoni
Editor: M. Irfan Ilmie
Copyright © ANTARA 2019
