Bawaslu DKI Jakarta libatkan 29.010 pengawas TPS cegah politik uang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta akan melibatkan 29.010 pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam patroli gabungan untuk mengantisipasi adanya politik uang menjelang pemungutan suara pada 17 April 2019.

"Langkahnya adalah kami sudah rekrut pengawas TPS sejumlah sama dengan TPS. Jadi kalau di DKI ada 29.010 TPS, kami sudah rekrut 29.010 pengawas TPS," kata Komisioner Divisi Penindakan Bawaslu DKI Jakarta, Puadi, Selasa.

Ia mengemukakan, pada 25 Maret seluruh pengawas TPS tersebut sudah dilantik dan sebagian sudah menjalani bimbingan teknis (Bimtek).

"Pengawas TPS yang sudah dilantik sambil menjalani Bimtek, mereka bersama dengan pengawas tingkat Kelurahan, Panwascam hingga kota akan melakukan patroli untuk memastikan tidak ada pelanggaran terkait politik uang," katanya.

Selain Bimtek untuk pengawas TPS, saksi parpol juga disertakan dalam Bimtek untuk meningkatkan kesiapan terhadap potensi kecurangan.

"Kami juga sedang melakukan Bimtek untuk saksi parpol untuk mengantisipasi potensi kecurangan. Maka perlu disampaikan kepada saksi parpol untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran di TPS nanti," ujarnya

Puadi menyampaikan politik uang atau serangan fajar sebagai fokus utama jajarannya, karena di DKI Jakarta sudah ada tiga kasus politik uang dengan putusan inkrah.