"Keadaan kerja di DK PBB sekarang ini kami tidak bekerja dalam situasi ceteris paribus (kondisi yang tetap sama). Kami harus bekerja di tengah meningkatnya unilateralisme," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral-Kemlu RI Febrian Ruddyard di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut dia sampaikan pada kegiatan diskusi umum bertema "Tantangan Global yang dihadapi Dewan Keamanan PBB: Perspektif Polandia dan Indonesia".
Menurut Febrian, negara-negara anggota DK PBB saat ini bekerja dan menghadapi situasi dan tantangan yang lebih rumit dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun sebelumnya, saat beberapa negara sering kali melakukan aksi sepihak.
"Aksi sepihak sering dilakukan akhir-akhir ini. Unilateralisme telah melemahkan semangat kerja dalam kerangka multilateralisme," ujar dia.
Dia menjelaskan kecenderungan meningkatnya unilateralisme dapat dilihat dari adanya beberapa anggota PBB yang tidak bertindak sesuai dengan semangat multilateralisme dan kecenderungan perpecahan di antara anggota DK PBB menjadi lebih sering terjadi.
"Kita dapat mengukur perpecahan itu dengan melihat ada lebih banyak konflik terjadi, seperti di Suriah dan Yaman," ungkapnya.
Untuk itu, lanjut dia, negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk meningkatkan kembali semangat multilateralisme.
"Kita perlu mengadakan semacam kegiatan pertemuan informal untuk menghidupkan kembali komitmen semua negara untuk semangat multilateralisme," ucap Febrian.
Indonesia pada Januari 2019 resmi menduduki kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Baca juga: Keanggotaan Indonesia di DK PBB dinilai bisa ciptakan opini publik
Baca juga: Indonesia dorong kerja sama global cegah pendanaan terorisme
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
