London (ANTARA News) - Raja Arab Saudi, Abdullah Bin Abdul Aziz, mengemukakan bahwa Inggris tidak responsif menindaklanjuti informasi mengenai keberadaan teroris. Raja Abdullah mengemukakan hal itu di sela-sela kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Inggris, dan mengadakan pembicaraan bilateral dengan Ratu Elizabeth, Perdana Menteri (PM) Gordon Brown, Walikota London, serta kalangan usahawan Inggris. Lawatan Raja Abdullah ke Inggris selama tiga hari itu berakhir Kamis, dan merupakan yang pertama sejak pendahulunya, Raja Fahd Bin Abdul Aziz, melakukan hal yang sama pada 20 tahun lalu. Kunjungan tersebut mendapat sambutan yang beragam, dan bahkan kontroversi sebelum pemegang kekuasaan tertinggi Kerajaan Saudi itu sampai di Inggris. Raja Abdullah dalam sebuah wawancaranya mengatakan bahwa pemerintah Inggris tidak cukup responsif menindaklanjuti informasi tentang terorisme yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, Pemerintah Inggris menolak mengomentari hal itu, namun tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Sementara itu, Ketua Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya (KIBAR), Dono Widiatmoko, menilai bahwa pihak yang mengkritisi kedatangan Raja Saudi membidik adanya hubungan antara paham Islam Wahabi yang dipegang oleh kebanyakan warga Saudi dengan terorisme internasional. Dono Widiatmoko, yang juga Sekretaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) London, mensinyalir ada beberapa buku dan publikasi lainnya yang berisi ajakan kaum Islamis ekstremis garis keras yang disponsori oleh lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah Saudi Arabia. "Perkembangan Islam yang sangat pesat di negara-negara Eropa belakangan ini juga membuat beberapa kalangan semakin takut akan adanya `Islamisasi Eropa`," ujarnya. Gerakan SIOE (Stop Islamisation in Europe) mengadakan demonstrasi di London, minggu lalu yang menggambarkan adanya ketakutan sebagian warga Eropa akan perkembangan Islam di Inggris, ujarnya. Ia menambahkan, beberapa kalangan di Inggris juga mempermasalahkan buruknya pelaksanaan hak-hak asasi manusia di Arab Saudi dan juga nihilnya proses demokratisasi. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007