Tokoh: Pemekaran provinsi solusi pemerataan pembangunan Papua

Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau seorang gubernur hanya mengurus lima sampai enam kabupaten kan lebih mudah mengawasinya, tidak seperti sekarang harus mengurus sampai 29 kabupaten/kota, kata Allo Rafra

Timika (ANTARA) - Tokoh masyarakat Mimika Athanasius Allo Rafra memandang wacana pembentukan sejumlah provinsi baru di Papua seperti Papua Selatan (Merauke), Papua Tengah (Timika) dan Pegunungan Tengah (Wamena) perlu mendapat dukungan dan perhatian serius pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah ujung timur Indonesia itu.

"Sejak menjabat Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Papua, saya setuju jika Papua bisa dimekarkan menjadi beberapa provinsi karena satu provinsi tidak bisa menangani sampai 30 kabupaten/kota dengan permasalahan yang begitu kompleks," kata Allo Rafra kepada Antara di Timika, Selasa.

Mantan Penjabat Bupati Mappi dan Mimika itu menilai wilayah Provinsi Papua yang begitu luas dengan kondisi geografis yang sangat sulit serta kompleksitas masalah yang dihadapi warganya, membutuhkan kehadiran pemerintah provinsi yang tanggap setiap saat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

"Sepintar apapun para pejabat di tingkat provinsi, saya rasa mereka juga akan kewalahan karena Papua terlalu luas. Belum selesai satu masalah, timbul masalah lain lagi. Itu semua membutuhkan perhatian dan energi untuk menyelesaikannya. Kalau selama ini selalu ada pembentukan kabupaten baru di Papua, perlu juga dipikirkan pembentukan provinsi baru, satu di selatan, satu di tengah, satu di pegunungan, satu di Papua Barat Daya dan bila perlu satu di kawasan Kepulauan Teluk Cenderawasih (Biak-Serui)," katanya.

Menurut Allo, pembentukan provinsi-provinsi baru di Papua itu bukan untuk tujuan bagi-bagi kekuasaan, tetapi lebih dari itu agar kehadiran pemerintah provinsi selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah bisa lebih efektif membantu percepatan kemajuan masyarakat Papua.

"Supaya pemerintah provinsi bisa mengatasi berbagai persoalan yang sangat banyak di Papua sekaligus supaya masyarakat Papua bisa berkembang dari sisi pemerataan pembangunan karena rentang kendali pembangunan dan pemerintahan lebih dekat dan dari sisi anggaran pasti mendapat dukungan penuh dari pusat," ujarnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Mimika periode 2009-2014 itu menilai kemajuan pembangunan di sejumlah kabupaten wilayah pedalaman selama ini tidak terlalu signifikan.

Hal itu terjadi lantaran kondisi geografis yang sulit, akses perhubungan yang sulit dan mahal (sejumlah lokasi bahkan hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang), ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas, belum lagi karena masih seringnya terjadi gangguan keamanan.

Di sisi lain, katanya, para pejabat di daerah-daerah tersebut sering sekali tidak berada di tempat.

"Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau seorang gubernur hanya mengurus lima sampai enam kabupaten kan lebih mudah mengawasinya, tidak seperti sekarang harus mengurus sampai 29 kabupaten/kota," kata Allo Rafra.

Ia juga berharap pemerintah pusat secepatnya menyetujui pembentukan dua kabupaten baru di Mimika yaitu Mimika Barat dan Mimika Timur mengingat wilayah Mimika sangat luas terbentang dari perbatasan dengan Kabupaten Kaimana di barat hingga perbatasan dengan Kabupaten Asmat, dan Nduga di timur.

"Wilayah Kabupaten Mimika juga terlalu luas. Bagaimana mungkin orang harus ke Potowayburu dengan speat boat bisa sampai satu hari dengan kondisi ombak di laut yang begitu ganas karena tidak ada jalan darat. Begitupun kalau ke Mimika Timur, perjalanan begitu jauh dengan perahu motor. Bisa dibayangkan, betapa sulit kehidupan masyarakat di daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten itu," tuturnya.