Kisah pedagang seblak Tangerang "lulus" dari PKH

Tangerang (ANTARA) - Pada masa awal menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013, pendapatan keluarga Nana Diyana (31) tidak menentu dari upah sang suami sebagai buruh tani.

Namun warga Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, itu kemudian menyisihkan sebagian dana bantuan untuk modal usaha dagang seblak.

"Sejak 2013 menjadi peserta PKH dan sebagian dari bantuan disisihkan untuk modal menjual seblak. Dari keuntungan berdagang seblak itu disimpan Rp100 ribu selama lima tahun," kata Wawan Setiawan, pendamping PKH Kecamatan Sukadiri yang mendampingi keluarga Nana, di GOR Persada Sukatani, Kabupaten Tangerang, Senin.

Wawan menuturkan bahwa dari keuntungan berdagang seblak tersebut, Nana membuka toko kelontong kecil. Usaha kelontong Nana kemudian berkembang dan hasilnya melampaui jumlah bantuan dana yang biasa ia terima dari PKH.

Nana kemudian memutuskan untuk keluar dari PKH pada September 2018. Ibu dari dua anak itu pun menjadi bagian dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang "lulus", berhasil keluar dari kepesertaan program secara mandiri karena kondisi ekonomi keluarganya sudah membaik.

"Saya ingin lebih banyak lagi KPM PKH yang graduasi mandiri. Pemerintah sangat serius mendorong KPM graduasi mandiri, kita targetkan akhir tahun ini 800 ribu KPM bisa graduasi," kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara penyaluran bansos PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap II di Kabupaten Tangerang.

Menteri Sosial berjanji memberikan bantuan modal kepada Nana dan KPM PKH yang sudah lulus dari PKH agar usaha mereka terus berkembang.

Dalam acara itu dia juga meminta beberapa KMP PKH yang siap lulus dari program untuk maju ke panggung. Endang termasuk yang secara sukarela ingin keluar dari kepesertaan PKH dan ingin usaha beternak itik.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk menopang kebutuhan biaya pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga-keluarga peserta program itu mendapat pendampingan dalam memanfaatkan bantuan dana.

Pemerintah menyatakan program prioritas nasional itu merupakan salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada September 2018 menurun menjadi 9,66 persen dari 9,82 persen pada bulan yang sama tahun 2017.

Jumlah penduduk miskin mencapai 25,67 juta orang pada September 2018, turun 908.400 orang dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya.