Bukti C1-nya ada semuanya kok. Kalau curang, curangnya di mana?

Serpong (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak jika menemukan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019 untuk menyampaikan ke pihak yang berwenang, dan jangan asal bicara curang saja.

"Kalau curang, curangnya dicmana? Sampaikan dong, jangan ngomong curang-cureng, curang-curen. Darimana? Tunjukkan," kata Jokowi, usai menghadiri deklarasi dukungan dari Komunitas Olahraga Bersatu serta Pemuda Influecer Disabilitas di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD Tangerang Selatan, Banten, Minggu malam.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan segala hal pelaksana pemilu, baik legislatif maupun pilpres merupakan urusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kecurangan gimana? Itu urusannya KPU, Bawaslu, di situ ada DKPP, ada semua mekanismenya. Iya kan?," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: jangan takut-takuti rakyat dalam pesta demokrasi

Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2019 dilakukan dalam berbagai tahapan, bahkan penghitungan suara juga akan dilakukan secara manual lengkap dengan bukti-buktinya.

"Kalau curang, curang di mana? Karena, tahapan pemilu adalah bertahap, dari TPS naik lagi, naik lagi, naik lagi, semua dihitung manual ada bukti-bukti. Ada semuanya kok," kata Jokowi.

Jokowi pun mengatakan, jika ditemukan adanya dugaan kecurangan, maka sebaiknya segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Dia tak mau narasi kecurangan itu hanya dibesar-besarkan.

"Karena, tahapan pemilu adalah bertahap dari TPS, naik lagi, naik lagi, naik lagi, dan semuanya dihitung manual ada bukti. Bukti C1-nya ada semuanya kok. Kalau curang, curangnya di mana?," katanya.

Hal ini disampaikan Jokowi menjawab pertanyaan wartawan terkait tuduhan Amien Rais yang beberapa kali menyinggung soal kecurangan pemilu, daftar pemilih tetap (DPT) abal-abal hingga menuding KPU sebagai bentukan politik petahana.

Amien Rais bahkan melontarkan pernyataan akan menggunakan kekuatan rakyat (people power), jika kecurangan tersebut tidak segera dibenahi.

Baca juga: PAN: Pernyataan Amien bentuk peringatan bagi lembaga
Baca juga: Ketua KPU: Jangan selesaikan persoalan pemilu di jalanan
Baca juga: MA: "People power" di luar koridor hukum

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019