New York (ANTARA News) - Terhitung mulai 1 hingga 30 November 2007, Indonesia secara resmi bertugas sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, posisi kunci yang dituntut mampu menjembatani keinginan dan kepentingan 15 negara anggota DK-PBB dalam menangani konflik dan berbagai masalah lainnya berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional.Konflik di kawasan Afrika, Timur Tengah, serta peningkatan peran organisasi kawasan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, akan menjadi isu utama yang akan dibahas selama masa satu bulan kepresidenan Indonesia.Juru runding Indonesia yang juga Wakil Tetap RI untuk PBB Marty Natalegawa dalam wawancara yang berlangsung di New York, Selasa, menekankan bahwa sebagai presiden DK-PBB, Indonesia berkewajiban memastikan bahwa selama bulan November, Dewan Keamanan memiliki kesatuan pandangan dan mampu menyikapi berbagai masalah dengan efektif. "Selaku presiden Dewan Keamanan, kita dalam melaksanakan tugas sangat tergantung dari konsensus anggota Dewan secara keseluruhan. Kita harus bisa membedakan antara Indonesia selaku Indonesia dan Indonesia selaku Presiden DK-PBB," kata Marty. "Posisi nasional harus tetap kita perjuangkan dan pada saat yang bersamaan, kita juga harus mengamankan Dewan Keamanan secara keseluruhan," tambahnya. Sebagai presiden Dewan Keamanan, mulai tanggal 1 November perwakilan tetap RI diberi kehormatan untuk berkantor di Markas Besar PBB, New York, tepatnya di bagian samping ruang sidang DK-PBB yang berada di lantai 2. Di ruangan itulah Indonesia antara lain pada 1 November akan menerima secara bilateral semua anggota DK-PBB untuk membahas isu-isu apa saja yang akan dibahas selama satu bulan ke depan. Saat ini anggota Dewan Keamanan terdiri dari lima negara anggota tetap dengan hak veto --AS, Inggris, Perancis, China dan Rusia, serta 10 anggota tidak tetap, yaitu Indonesia, Belgia, Italia, Slovakia, Panama, Peru, Qatar, Afrika Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Ghana. "Setiap delegasi punya kehendak masing-masing. Ada yang mau suatu masalah dibahas, ada yang tidak mau. Tugas presiden Dewan Keamanan adalah untuk menyelaraskan pandangan," kata Marty. Pada 2 November, juru runding Indonesia akan memimpin sidang pleno Dewan Keamanan untuk membahas masalah-masalah yang akan dimasukkan pada kalender persidangan selama November. Kendati jadwal resmi belum ditentukan, Marty mengakui bahwa sebagian agenda sudah dapat diketahui karena berkaitan dengan sejumlah mandat serta laporan misi DK-PBB yang harus dibahas. Agenda tersebut mencakup sejumlah situasi konflik di Afrika, yaitu antara Eritrea dan Ethiopia, konflik di Darfur, Somalia, Republik Demokratik Kongo serta Sierra Leone. Kawasan Afrika selama ini memang mendominasi pembahasan di Dewan Keamaman --sekitar 75 prosen masalah yang dibahas oleh DK-PBB adalah menyangkut situasi di Afrika. Konflik dan situasi di Timur Tengah juga akan menjadi pembahasan utama, antara lain menyangkut Resolusi 1701 tentang konflik di Lebanon serta konflik yang berlarut-larut antara Israel dan Palestina.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
