Tunisia perketat pemeriksaan perbatasan akibat ketegangan di Libya

Tunis (ANTARA) - Pemerintah Tunisia telah memperketat pengawasan di perbatasannya dengan Libya sebagai tanggapan atas konflik yang baru bergolak lagi antara faksi-faksi yang bersaing di sana, kata kementerian pertahanan pada Jumat.

"Kementerian Pertahanan Nasional telah mengambil semua langkah yang perlu untuk mengamankan perbatasan di tenggara dan menghadapi kemungkinan reaksi," kata kementerian tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis (4/4) mengatakan bahwa pertempuran antarfaksi yang bermusuhan di Libya dapat kembali meletus, saat pasukan dari timur negara tersebut bergerak menuju Tripoli.

Guterres mengimbau agar para pihak menahan diri.

Guterres tiba di Tripoli pada Rabu untuk mendukung pembicaraan damai, saat pertempuran singkat antara Tentara Nasional Libya (LNA), yang dipimpin Khalifa Haftar, dan pasukan yang bersekutu dengan Perdana Menteri Tripoli Fayez al-Serraj. Pertempuran itu terjadi setelah LNA secara diam-diam bergerak dari markas mereka di Benghazi menuju barat .

Sejak pemimpin Muammar Gaddafi terguling pada 2011, Libya terbagi atas dua faksi, yakni pemerintahan yang diakui internasional di Tripoli dan pemerintahan Khafila Haftar di bagian timur.

"Saya sangat prihatin dengan gerakan militer yang terjadi di Libya dan dampak dari konfrontasi tersebut," cuit Guterres di akun Twitter.

"Tidak ada solusi militer. Hanya dialog intra-Libya yang dapat menyelesaikan masalah Libya. Saya meminta agar tenang dan menahan diri saat saya bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin Libya di negara tersebut."

Guterres mengatakan bahwa, setibanya di Ibu Kota, ia berkomitmen pada proses politik yang dipimpin Libya yang akan mengarah pada perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kemakmuran.

Konfrontasi merupakan kemunduran bagi PBB dan negara-negara Barat yang berupaya menengahi Serraj dan Haftar, yang bulan lalu bertemu di Abu Dhabi guna membahas kesepakatan pembagian kekuasaan. Konferensi nasional akan dijadwalkan bulan ini untuk menyepakati strategi pemilu.

Sumber: Reuters