Sekda Kaltim harap umat muslim patuhi fatwa MUI dukung pemilu

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Meiliana mengharapkan umat muslim mematuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait dukungan suksesnya Pemilu serentak 2019.

Menurut Meiliana bahwa MUI telah memfatwakan tentang kewajiban bagi umat muslim untuk memilih pemimpin termasuk di Pemilu 2019 ini.

"Saya minta kepada semua pihak, khususnya kaum muslim untuk mensosialisasikan Fatwa MUI agar diketahui khalayak ramai, Harapan kita jumlah golput bisa ditekan, guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu kali ini," kata Meiliana pada acara Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 di Balikpapan.

Meiliana menyampaikan beberapa hari lagi akan digelar pemilu serentak pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif nasional dan daerah.

"Pada 17 April ini rakyat Indonesia yang memiliki hak pilih akan menentukan kepemimpinan nasional, anggota parlemen dan senator untuk masa bhakti 2019-2024," ungkapnya.

Menurutnya, poin penting dalam proses demokrasi ini, lanjutnya, yakni dukungan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Terutama, sebagai tolok ukur partisipasi rakyat dalam berdemokrasi tidak terkecuali di Kaltim.

"Secara nasional, target partisipasi Pemilu tahun ini 77,5 persen. Artinya Kaltim harus mampu mencapai target itu walaupun berat, sebab, mengacu Pilgub tahun lalu angka partisipasi pemilih Benua Etam kurang menggembirakan, yakni hanya 58,16 persen, sedangkan golput mencapai 41,48 persen. Sementara pemenang pilkada hanya meraih 31,33 persen suara. Jadi jangan golput," terangnya.

Meiliana berharap peserta sosialisasi dapat menyampaikan pentingnya satu suara bagi kelangsungan pembangunan dan pemerintahan negara lima tahun ke depan. "Peserta termasuk kaum milenial dapat menjadi agen-agen Pemilu Serentak 2019," tuturnya.

Ia mengingatkan kepada masyarakat agar jangan mudah terpancing dengan isu-isu negatif terutama berkaitan dengan masalah suku, agama, ras dan golongan (SARA).

"Persaingan politik yang membawa isu SARA sangat berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan berdemokrasi. Saya kira KPU provinsi dan kabupaten/kota sudah mengantisipasi kondisi ini sehingga suasana tetap berjalan tertib, aman dan damai," ungkapnya.