KPU Cianjur masih tunggu surat suara pengganti

Cianjur (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur, Jawa Barat, masih menunggu kiriman surat suara pengganti atas kekurangan dan kerusakan surat suara Pemilu 2019, sebelum didistribusikan mulai 8 April dengan prioritas wilayah Selatan.

KPU Cianjur mencatat setelah dilakukan pelipatan dan penyortiran yang melibatkan ribuan orang, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 35.491 untuk Pemilu 2019 mulai dari surat suara untuk pilpres dan pileg.

"Untuk pemilihan presiden, ditemukan 3.370 surat suara rusak dan kekurangan saat pengiriman sebanyak 23.835 lembar surat suara, sehingga kekurangan surat suara untuk pilpres sebanyak 27.205," kata Sekjen KPU Endan Hamdani di Cianjur Jumat.

Sedangkan untuk pemilihan DPD-RI, tutur dia, ditemukan kelebihan surat suara sebanyak 3.608. Terkait hal tersebut pihaknya sudah mengirimkan surat dan melaporkan ke KPU RI, agar segera dilakukan penambahan.

"Namun hingga saat ini, belum ada jawaban kapan surat suara pengganti datang. Harapan kami secepatnya sebelum pendistribusian dilakukan tanggal 8 April," katanya.

Surat suara pengganti tersebut diharapkan sudah dikirim ke Cianjur sebelum 8 April karena pada tanggal tersebut surat suara sudah mulai didistribusikan ke setiap kecamatan melalui petugas PPK.

"Targetnya H-3 logistik pemilu sudah harus sampai di tingkat PPS, selanjutnya nanti didistribusikan ke tingkat TPS dan harus sudah siap sehari sebelum pelaksanaan pencoblosan," katanya.

Untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman surat suara penganti, KPU akan mengutamakan pendistribusian ke wilayah Cianjur selatan, sedangkan untuk wilayah utara akan didistribusikan setelah surat suara pengganti datang.

"Menjaga ketika terjadi keterlambatan penggantian dari pusat dan pertimbangan jarak, sehingga diutamakan ke Selatan terlebih dahulu dan untuk beberapa wilayah di Utara yang jauh," katanya.

Ia menjelaskan, telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengawal dan turut mengamankan surat suara sampai ke titik distribusi terakhir tepatnya di TPS.

"Di tingkat PPK akan dikawal dari polsek, sedangkan PPS ada Babhinkamtibmas dan aparat keamanan lainnya. Saat ini sambil menunggu kami tengah melakukan bimbingan teknis untuk PPK terkait penghitungan hasil pencoblosan," katanya.