Koordinator Nasional Kaukus Milenial, Sabolah Al Kalamby, mengatakan tujuan kegiatan itu untuk mengajak milenial turut berpartisipasi memberikan suaranya pada Pemilu 2019.
"Kegiatannya untuk memberikan pemahaman untuk generasi milenial akan pentingnya pemilu. Penting memberikan hak pilih pada calon mana saja yang diyakini," ujarnya di Mataram, Jumat.
Ia menilai, kontribusi suara generasi milenial sangat penting, karena 40 persen dari total pemilih di Indonesia adalah milenial. Sehingga, milenial harus berperan menentukan hak pilih mereka tanpa harus menjadi golongan putih atau golput.
"Jangan anggap generasi milenial hanya yang ada di bangku sekolah atau kuliah saja, melainkan mereka yang belum mengenyam pendidikan yang masuk generasi milenial harus berkontribusi dalam pemilu," terangnya.
Selain itu, diskusi santai tersebut mengajak milenial untuk tidak terlibat dalam kampanye Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA), ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Koordinator Nasional Kaukus Millenial Sabolah Al Kalamby, Komisioner Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril, Presiden Mahasiswa IKIP Mataram Agus Setiawan, Ketua PKC PMII Bali Nusra Aziz Muslim berserta puluhan perwakilan OKP, Mahasiswa dan OSIS se Pulau Lombok.
Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril, mengapresiasi semangat milenial untuk berperan positif dalam pemilu. Terlihat dari antusias milenial yang hadir dalam diskusi.
"Bagaimanapun juga milenial menentukan dalam politik ini. Karena 42 juta sekian pemilih se-Indonesia umurnya 17 sampai 30 tahun," ucapnya.
Menurutnya, kegiatan ini dinilai penting untuk membangun kesadaran milenial dalam pemilu. Karena itu, ia berharap kegiatan serupa dengan sasaran milenial terus dilakukan di banyak tempat.
"Bawaslu juga melakukan itu, di sekolah-sekolah, kampus-kampus. Mereka siap menjadi relawan partisipatif untuk mengawasi bersama proses pemilu," jelasnya.
Untuk mengantisipasi agar milenial yang telah berusia 17 tahun pada April ini agar dapat memilih, Bawaslu telah berkoodinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dis Dukcapil) untuk melakukan perekaman terlebih dahulu.
"Karena nanti akan keluar Suket (surat keterangan), karena putusan MK terakhir boleh memilih menggunakan Suket, sehingga setiap warga yang sudah memiliki Suket bisa menggunakan hak pilihnya di TPS," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
