Laporan PBB: diperlukan perbaikan sistem keuangan untuk Agenda 2030

New York, PBB (ANTARA) - Pemerintah-pemerintah dunia akan gagal menepati janji mereka terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dalam Agenda 2030, kecuali sistem keuangan nasional dan internasional diubah, demikian sebuah laporan PBB menyebutkan pada Kamis (4/4).

Laporan Pembiayaan untuk Pembangunan Berkelanjutan 2019 berisi beberapa "pesan serius," yang menunjukkan pertumbuhan upah rendah, meningkatnya ketidaksetaraan dan tekanan utang, dan stagnasi tingkat bantuan, kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed setelah merilis laporan tersebut.

Pada 2015, KTT PBB mengadopsi Agenda 2030 yang terdiri atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, melestarikan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam kata pengantar laporannya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan: "Dunia tidak dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa perubahan mendasar dalam sistem keuangan internasional yang memungkinkan kita untuk mengatasi ancaman global yang mendesak dan mengembalikan kepercayaan dalam kerja sama internasional."

Menurut laporan itu, sekitar 30 negara paling rentan dan paling miskin di dunia berada dalam atau berisiko tinggi tertekan utang.

Pendapatan pajak tidak mencukupi, katanya, serta negara-negara kecil dan miskin tidak cukup dimasukkan ke dalam upaya-upaya reformasi arsitektur pajak internasional.

Sementara itu arus investasi asing langsung ke negara-negara berkembang meningkat pada 2018, mereka tetap terdistribusi secara tidak merata, sebagian besar melewati banyak negara paling kurang berkembang, kata wakil kepala PBB.

Laporan tersebut berisi beberapa rekomendasi untuk cara mewujudkan ekonomi global dan sistem keuangan yang lebih berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut mencakup pergeseran ke investasi jangka panjang, dan dimasukkannya keberlanjutan sebagai faktor risiko utama; perbaikan sistem perdagangan multilateral; dan menyikapi konsentrasi pasar ke tangan sejumlah kecil perusahaan kuat, yang tidak dibatasi oleh batas negara.

Laporan ini adalah hasil kolaborasi antara 60 entitas dari sistem PBB dan di luarnya, termasuk Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

Antara 15 dan 18 April, PBB akan membahas temuan-temuan laporan di Forum Dewan Ekonomi dan Sosial tentang Pendanaan untuk Pembangunan, di mana negara-negara anggota PBB menyepakati langkah-langkah yang diperlukan untuk memobilisasi pembiayaan berkelanjutan.