Pengamat: diskriminasi sawit jadi pelajaran soal ekspor komoditas

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Faisal Basri menyebut kasus diskriminasi minyak kelapa sawit dan turunannya oleh Uni Eropa harus menjadi pelajaran agar Indonesia tidak terus menerus bergantung pada ekspor komoditas.

"Ekspor kita tidak bisa terus menerus kita genjot," katanya menjawab pertanyaan Antara di Jakarta, Kamis.

Ekonom senior itu menjelaskan pasar Eropa bukan satu-satunya pasar yang bisa disasar oleh produk sawit Indonesia. India, kata dia, juga merupakan pasar yang prospektif. Sayangnya, kebijakan bea masuk impor yang tinggi di India hingga 50 persen menjadi kendala besar bagi Indonesia.

Oleh karena itu, Faisal menyarankan alih-alih menggenjot ekspor sawit ke India, akan lebih baik jika pengusaha sawit bisa membuka fasilitas produksi sawit di negara tersebut.

"Yang harus kita lakukan adalah bikin pabrik di India, pakai produk kita. Pengusaha sawit kita hebat-hebat kok, pasti bisa," tuturnya.

Opsi lain yang kini mulai dilakukan pemerintah, lanjut dia, yakni dengan mengolah minyak kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati melalui program B20 dan B30. Pemerintah bahkan tengah membidik untuk bisa mengembangkan B100 yang akan secara penuh memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar.

Faisal mengingatkan proses gugatan ke Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) akan memakan waktu lama. Belum lagi Indonesia selalu kalah dalam gugatan ke WTO sehingga opsi yang paling tepat saat ini adalah melakukan upaya diplomasi.

"Proses di WTO biasanya lama dan kita hampir selalu kalah, mulai dari kasus otomotif (mobil Timor) dan produk pertanian (soal produk hortikultura)," ujarnya.

Komisi Eropa telah memutuskan bahwa budidaya kelapa sawit mengakibatkan deforestasi berlebihan dan penggunaannya dalam bahan bakar transportasi harus dihapuskan.

Komisi tersebut juga telah mengeluarkan Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/2001 of the EU Renewable Energy Directive II. Secara garis besar rancangan itu akan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor biofuel Uni Eropa sehingga dapat menguntungkan produk minyak nabati lainnya.

Hal itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kepentingan produsen minyak kelapa sawit utama seperti Indonesia dan Malaysia.

Langkah UE ini kemudian mendapatkan tanggapan keras dari pemerintah Indonesia, salah satunya dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengancam balasan atau retaliasi kepada Uni Eropa jika kawasan itu memboikot produk kelapa sawit Indonesia.