Untuk itu, perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara bertemu di Jakarta pada Kamis (4/4) untuk membahas langkah-langkah yang dapat membantu para petani kecil di kawasan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dan meningkatkan mata pencaharian.
Upaya tersebut dilakukan melalui Konferensi Regional tentang Penguatan Ketahanan Pangan, Nutrisi, dan Kesejahteraan Petani Asia Tenggara melalui Dekade Pertanian Keluarga PBB, yang bertujuan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nol Kelaparan (Sustainable Development Goal of Zero Hunger) sebelum 2030.
"Ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk menarik sumber daya kita, menggabungkan pengetahuan kita, dan memperkuat kembali kemauan politik dan komitmen kita untuk menghadapi tantangan utama ketahanan pangan ini dengan memerangi kerawanan pangan," ujar Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam acara pembukaan konferensi tersebut.
Berdasarkan keterangan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), pertanian keluarga berkontribusi paling besar dalam upaya pemenuhan pangan dan gizi masyarakat di seluruh dunia. Pertanian keluarga menghasilkan dan menyediakan sebagian besar, yakni 80 persen, makanan di dunia dan merupakan sumber pekerjaan terbesar.
Namun, menurut FAO, sebagian besar lahan pertanian di Asia Tenggara milik petani kecil hanya memiliki luas kurang dari lima hektar.
Di Indonesia, bahkan lebih kecil lagi, sebagian besar pertanian mengolah lahan kurang dari satu hektar. Pertanian keluarga juga mencakup nelayan, peternak, dan orang-orang yang bergantung pada hutan untuk makanan dan mata pencaharian mereka.
Selain itu, masyarakat miskin pedesaan, terutama pertanian keluarga, menghadapi kesulitan besar dalam mengakses kredit, layanan, teknologi, dan pasar yang memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas sumber daya alam dan tenaga kerja.
Tidak hanya itu, sebagian besar pekerjaan di bidang pertanian memiliki pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil, kondisi keselamatan dan kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender dalam hal upah dan peluang kerja, serta perlindungan sosial yang terbatas.
Menyadari peran penting pertanian keluarga, Majelis Umum PBB telah secara resmi mengeluarkan resolusi yang mendeklarasikan periode 2019-2028 sebagai Dekade Pertanian Keluarga.
Resolusi tersebut mengakui pertanian keluarga sebagai kunci dalam mengejar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dunia, khususnya dalam menjamin keamanan pangan global, memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, melestarikan keanekaragaman hayati, mencapai lingkungan yang lestari, dan membantu mengatasi migrasi.
Banyak negara di dunia telah membuat kemajuan dalam mengembangkan kebijakan publik yang mendukung pertanian keluarga, terutama dalam hal berbagi pengetahuan dan data yang berkontribusi pada tataran dialog dan pembuatan kebijakan dalam mengatasi kebutuhan spesifik pertanian keluarga, menurut FAO.
Baca juga: FAO dorong Asia Tenggara berdayakan keluarga petani
Baca juga: Iklim-konflik bisa jerumuskan jutaan orang ke dalam krisis pangan
Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
