"Masih banyak fasilitas publik seperti bangunan gedung yang belum aksesibel, seperti kurangnya informasi, pengetahuan dan pemahaman serta anggapan bahwa penyediaan prasarana akses bagi difabel adalah mahal dan menjadi beban," kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Sudirman, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Sudirman, penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penggunanya, termasuk penyandang disabilitas masih harus terus ditingkatkan, khususnya di perkotaan.
Sudirman mengutarakan harapannya agar pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan penyediaan fasilitas publik di wilayahnya dengan mengedepankan pengarusutamaan gender dan perlindungan bagi kaum disabilitas.
Untuk itu, ujar dia, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat dan sinergis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Perencanaan dan strategi pembangunan, khususnya di perkotaan yang aksesibel bagi semua, terutama bagi disabilitas, merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk menambah daya saing kota," tuturnya.
Kementerian PUPR sendiri dalam membangun infrastruktur terus berupaya untuk mengadopsi prinsip pengarusutamaan gender agar infrastruktur dapat diakses dan memiliki fasilitas ramah bagi perempuan, anak-anak dan difabel.
Ia mencontohkan seperti pada pembangunan dan renovasi Kompleks GBK yang menjadi venue Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 tahun 2018 telah dilengkapi fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Selain itu Kementerian PUPR juga merenovasi 1.000 kamar di Wisma Atlet Kemayoran yang digunakan para atlet Asian Para Games juga telah dilengkapi fasilitas difabel seperti penambahan ramp grab bar kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
"Di gedung Kementerian PUPR juga bisa menjadi contoh bangunan yang aksesibel, ada jalur pemandu (ubin pemandu), parkir khusus, toilet, ramp dan lift," ujarnya.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
