Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah telah menyiapkan masterplan (rencana induk) skenario terburuk dalam mengatasi semburan lumpur di Sidoarjo, Jatim, apabila ternyata upaya penghentian semburan tidak juga berhasil. "Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) telah melakukan antisipasi jika upaya menutup lubang semburan gagal sampai bertahun-tahun," kata Menteri PU, Djoko Kirmanto dalam penyelenggaraan kongres Ikatan Ahli Perencana (IAP) di Jakarta, Selasa. Pemerintah, kata Djoko, telah menyiapkan tiga opsi untuk menghadapi skenario paling buruk, pertama, memberi pagar di area lumpur untuk memaksa alirannya ke laut, kedua, memasukan lumpur ke kali Porong untuk di buang ke laut. Sementara untuk opsi ketiga saat ini tengah dilakukan pengkajian dengan tenaga ahli dari luar negeri untuk membuat sistem perpipaan guna membuang lumpur ke laut, jelas Djoko. Namun, kata Djoko, pemerintah cenderung untuk mengambil opsi ke dua membuang lumpur ke Kali Porong melalui proses pengaduka sehingga memudahkan untuk membuang ke laut. "Langkah ini hanya bisa dilaksanakan saat debit air cukup banyak yakni ketika musim hujan, sementara saat kemarau lumpur akan ditampung terlebih dahulu," kata Djoko. Terkait dengan pembuangan lumpur ke Kali Porong, pemerintah telah menyiapkan dua kapal keruk, nantinya akan ditambah tiga lagi sehingga menjadi lima. Tambahan tiga kapal keruk dari Pulau Bangka (PTB Timah) serta dua dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Sementara itu anggota Komisi V DPR-RI Nusyirwan Soedjono mengatakan, pemerintah harus berani menyampaikan kepada masyarakat besaran kerugian akibat dampak lumpur dalam jangka panjang. "Termasuk dalam hal ini memberikan pengertian kepada masyarakat yang tinggal dalam radius tertentu mengenai dampak yang diakibatkan. Pemerintah juga harus merencanakan kemana mereka harus dipindahkan," ujarnya. Terkait hal itu Nusyirwan mengatakan, pemerintah sudah sepatutnya merombak tata ruang di Surabaya dan Sidoarjo sebagai akibat dari lumpur kalau tidak penanganannya masih parsial seperti sekarang ini. "Pemerintah terkait dengan perubahan tata ruang itu harus berani menyampaikan kepada masyarakat karena berari akan ada relokasi besar-besaran. Kalau saya melihat dampaknya akan berjangka panjang," ucapnya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
