Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman dalam keterangan persnya di Makassar, Rabu, menyarankan pembahasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan drone untuk distribusi obat yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.
"Tujuannya untuk melihat cost operational (biaya operasi), mahalnya investasi dalam bentuk cost comparison (perbandingan harga) dan daerah sasaran yang tentunya bukan untuk kota, tapi kepulauan dan daerah terpencil yang tak terjangkau," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan penggunaan pesawat nirawak akan mengefektifkan distribusi obat, utamanya ke daerah yang susah dijangkau lewat jalur darat.
"Khusus radius 80 kilometer, dapat menghemat gudang-gudang farmasi yang ada dengan satu pengantaran menggunakan drone mengingat, jalur distribusi dengan menggunakan jalur laut memakan waktu yang cukup lama," katanya.
"Paling tidak dapat membantu meringankan pendistribusian ke berbagai pelosok desa," katanya.
Penggunaan drone untuk pendistribusian obat akan mencakup sekitar 2.000 desa dan 600 lebih puskesmas di Sulawesi Selatan. Pengadaan drone untuk keperluan itu akan dilakukan secara bertahap menggunakan dana dari pemerintah pusat dan daerah.
Berkenaan dengan hal itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengemukakan perlunya pengkajian lebih lanjut mengenai jenis produk medis yang akan didistribusikan menggunakan drone.
Ia juga menekankan pentingnya jaminan produk terkirim tanpa terkontaminasi bahan lain, keamanan operasi pengiriman dan pengawasan pengirimannya.
Baca juga: Perusahaan AS tawarkan sewa "drone" distribusi obat
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
