Wagub Sulut berharap kepala daerah elaborasi potensi-kelemahan wilayah

Rasa-rasanya tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik kabupaten, kota maupun provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada timbal balik dan ada sebab akibatnya,

Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw saat membuka "Musrenbang Regional Sulawesi tahun 2019 dan Pembukaan Musrembang RKPD 2020 Provinsi Sulut" berharap kepala daerah mengelaborasi potensi dan kelemahan wilayah.

"Musrenbang ini diharapkan melahirkan komitmen bersama antara kepala daerah se-Sulawesi memperkuat ekonomi daerah masing-masing dengan mengelaborasi potensi, keunggulan bahkan kekurangan dalam pembangunan," kata Wagub Steven di Manado, Senin.

Wagub beralasan, setiap provinsi memiliki potensi dan keunggulan yang bisa disinkronisasi dengan kebutuhan daerah lainnya.

"Rasa-rasanya tidak ada daerah yang bisa berdiri sendiri baik kabupaten, kota maupun provinsi. Semua harus saling suplementer, komplementer karena ada timbal balik dan ada sebab akibatnya," lanjutnya.

Peningkatan infrastruktur, pembangunan sumber daya dan peningkatan ekonomi wilayah Sulawesi sangat penting untuk kemajuan daerah di wilayah ini, ujarnya mengingatkan.

Wagub optimistis dengan mengidentifikasi, mengevaluasi serta mencermati keunggulan dan kekurangan yang ada di setiap daerah, semakin memperkuat tercapainya harapan pembangunan yang lebih baik ke depan.

"Kalau perlu, kita sama-sama mengidentifikasikan, mencermati dan kita mengelaborasi masalah-masalah di setiap daerah, termasuk keunggulan yang ada sehingga kita dapat menciptakan kluster-kluster keunggulan masing-masing daerah di Sulawesi," tambahnya.

Dia juga mengajak pemerintah dan masyarakat di Sulawesi menggunakan produk lokal hasil keunggulan daerah seperti minyak kelapa dan ikan dari Sulut, hasil industri dan perkebunan dari Makassar, serta surplus tenaga listrik yang bisa bagikan dan diinterkoneksi ke daerah lain yang masih membutuhkan listrik.

Wagub kemudian mengkritisi kebijakan pemerintah pusat memberikan anggaran ke daerah-daerah yang masih menggunakan skala perhitungan jumlah penduduk, luas wilayah dan kebutuhan.

Padahal, dari setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang membutuhkan daya dukungan dana yang memadai dari pemerintah pusat.

"Ada daerah yang belum mampu membiayai pembangunan yang menggunakan keuangan daerahnya. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh pemerintah pusat," harap Wagub.