Lemkapi nilai ada motif politik dalam beredarnya "whatsapp polisi"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian strategis kepolisian indonesia (Lemkapi) berpandangan ada motif politik di balik beredarnya percakapan dalam aplikasi whatsapp yang seolah-olah itu adalah percakapan grup anggota Bhayangkara (polisi).

Pasalnya menurut Lemkapi, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dengan tegas pimpinan kepolisian itu sudah memerintahkan kepada seluruh jajajarannya untuk bertugas netral dan profesional dalam Pilpres dan Pileg 2019.

"Kalau ada oknum yg mengaku diperintah kapolresnya, saya kira itu perlu didalami kebenaranya sebagai sumber informasi. Ini sangat perlu, untuk memastikan apakah ada motif politik didalamnya dari pihak tertentu yang ingin membawa-bawa Polri ke ranah politik atau mungkin ada motif lainnya," ucap Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta, Senin.

Terlebih, lanjut dia, Kapolres yang bersangkutan sudah membantah dan bersumpah tidak pernah memberikan perintah kepada anak buahnya untuk mendukung capres tertentu.

Menurut mantan anggota Kompolnas ini, pihaknya melihat Polri netral dan profesional sesuai tugas dan perintah Kapolri yang isinya tidak boleh ada anggota Polri berpihak dan membantu capres tertentu.

"Bila ada oknum yang kedapatan terbukti berpihak atau ikut serta membantu capres atau caleg tertentu, maka tentu akan mendapat sanksi tegas," ucap dia.

Menurut doktor bidang hukum ini, pihaknya setuju informasi dan pengakuan anggota polres Garut yang baru dimutasi itu perlu didalami sebagai sumber informasi oleh Propam Polri, mengingat informasi ini cukup menganggu kinerja Polri dan bisa meresahkan.

"Kami mendukung sepenuhnya Polri untuk mendalaminya agar tidak membuat masyrakat resah. Dan jika ada indikasi oknum yang melanggar, supaya diberikan sanksi tegas," tutur Edi Hasibuan.

Edi juga meminta percakapan whatsapp yang belum jelas sumbernya itu agar ditelusuri dan juga meminta seluruh jajaran Polri untuk hati-hati dalam menjalankan tugas.

"Kami paham Walau polisi sudah menjalankan tugasnya profesional dan selalu menjaga netralitas dalam Pilpres 2019, tapi di tahun politik ini harus dipahami, ada saja yg menilai kinerja Polri tidak netral. Apalagi kita tahu untuk menjaga 440 ribu personil Polri itu tidaklah mudah. Karenanya kami harapkan Polri terus meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaaan dalam menjalankan tugas untuk menunjukkan polisi yang Promoter yakni profesional, modern dan semakin dipercaya masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, pemilik akun media sosial Twitter @marierteman memposting empat gambar screenshot grup Whatsapp dengan nama grup Pilpres 2019 yang dibuat pada 16 Maret 2019 pukul 11.42 waktu setempat.

Grup Whatsapp dengan nama Pilpres 2019 itu diduga berisi sejumlah anggota Polri berpangkat Aiptu yang isi chatnya mendiskusikan cara agar Capres Jokowi dipilih oleh masyarakat dengan bantuan Polri baik di tingkat Polsek hingga Polres.

Diduga, pemilik akun @marierteman adalah J.S. Prabowo.

Sementara itu, polisi sendiri menegaskan akan mengecek obrolan grup whatsapp bernama Pilpres 2019 yang belakangan beredar di masyarakat.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bila terbukti ada anggota Polri yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu pasangan calon, maka akan ada sanski yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai dengan fakta hukum pasti akan ada tindakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku," kata Dedi, Jumat (29/3).