Jakarta (ANTARA News) - Indonesia dinilai sukses melaksanakan reformasi militer karena tidak ada lagi anggota militer di parlemen dan adanya pemisahan antara TNI/Polri. "Selama 30 tahun Orde Baru berkuasa, beberapa tahun belakangan ini adalah kemajuan terbaik yang pernah saya lihat," kata Prof. Alfred C. Stepan dari Universitas Columbia, New York, di Jakarta, Senin, yang ditemui setelah memberikan ceramah umum tentang demokrasi di negara-negara Islam dan berpenduduk mayoritas Islam. Dalam ceramah yang juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono itu, Stepan mengatakan, selama sembilan tahun terakhir, militer Indonesia berhasil membuktikan keberhasilannya dalam melakukan reformasi, salah satunya dengan tidak lagi terlibat dalam politik praktis padahal mereka memiliki jatah kursi di parlemen. "Padahal di sejumlah negara masih banyak yang militernya terlibat dalam kegiatan politik," ujar Stepan. Ia juga menilai militer Indonesia berhasil mendukung demokratisasi di Indonesia dibandingkan sejumlah negara lain di Asia Tenggara. "Saya pernah ke sejumlah negara di Asia Tenggara dan mereka memiliki situasi terburuk dari yang Indonesia hadapi," kata Stepan. Ia mencontohkan proses perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah dilanda konflik selama 30 tahun lebih, di situ TNI sangat mendukung proses perdamaian yang akhirnya disepakati di Helsinski pada Agustus 2005. Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono mengatakan, saat ini yang terpenting untuk dilakukan setelah militer tidak lagi berpolitik praktis adalah mengisi demokrasi politik dengan perbaikan di bidang ekonomi. "Profesor Stepan telah mengatakan untuk mempertahankan demokrasi politik diperlukan penguatan demokrasi ekonomi, kebutuhan dasar seperti sekolah, rumah sakit, dan santunan. Itu perlu agar kalangan yang terbawah tidak terlupakan," kata Menhan. Menhan juga mengatakan untuk mempertahankan demokrasi dibutuhkan perbaikan sarana dan prasarana hukum. "Kejaksaan, polisi, dan pengadilan harus diperkuat prasarana dan sarananya, baik personel maupun alat-alatnya supaya kemampuan untuk menggelar penegakan hukum juga dirasakan oleh orang-orang miskin," kata Juwono. Menurut dia, saat ini telah ada upaya penegakan hukum namun penegakan hukum ini berkaitan dengan kemampuan ekonomi. "Kalau orang tidak mempunyai kemampuan ekonomi, tidak bisa melakukan sesuatu penegakan hukum yang baik. Maka dari itu kuncinya adalah pembangunan ekonomi," katanya. Ketika menyinggung masalah organisasi Islam di Indonesia, Stepan mengatakan, Indonesia beruntung memiliki organisasi besar seperti Muhammadiyan dan Nadhlatul Ulama. "Anda beruntung memiliki organisasi yang mempresentasikan kelompok religius tertentu," kata Stepan. Menurut dia, banyak negara di dunia yang tidak memiliki organisasi yang dapat mempresentasikan kehadirannya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007
