Peneliti muda ingatkan persoalan pertahanan keamanan data Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Peneliti muda yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Sherly Annavita mengatakan pertahanan keamanan tidak hanya terkait militer tetapi juga data dan sistem informasi yang perlu jadi perhatian serius.

"Memasuki era 4.0 masalah pertahanan keamanan bangsa bukan hanya militer saja, tetapi juga data dan sistem informasi," kata Sherly dalam diskusi publik usai nonton bareng debat capres keempat di Jakarta, Sabtu malam.

Sherly mengatakan Mendagri Tjahjo Kumolo pernah menyebutkan sebanyak data 110 juta KTP elektronik penduduk Indonesia dipegang asing. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem informasi dan data Indonesia.

"Ini artinya 50 persen data penduduk kita dipegang pihak asing," kata dia.

Sherly mengatakan terkait hubungan internasional data dan sistem informasi suatu bangsa harus dilindungi agar sebuah negara tidak mudah dikuasai oleh negara lain.

Ia mencontohkan ada beberapa negara yang pemilihan umumnya dipengaruhi oleh pihak asing.

"Menggunakan teknologi asing dalam pengelolaan data penduduk artinya membuka data sendiri," kata Sherly.

Diskusi terbuka dalam nobar debat capres digelar oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dihadiri para peneliti muda dari sejumlah lembaga riset, mahasiswa dan dosen dari beberapa perguruan tinggi.

Selain Sherly hadir juga narasumber lainnya, Budi Rheza dan KPPOD, Gunardi Ridwan peneliti dari Sinas Fitra, Henny Prasetyo dari KPPOD, dan tim sukses dari pasangan calon nomor urut 02.

Salah satu peserta nobar, Gian, dosen Hubungan Internasional dari UKI Cawang juga mengingatkan bahwa permasalahan ketahanan dan keamanan selain militer, tetapi juga keamanan dan ketahanan pangan

Dalam debat keempat calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto sama-sama membahas masalah ketahanan dan keamanan dari sisi militer.