"Kalau memang mau ada penugasan harusnya sudah dari beberapa bulan yang lalu. Impor bawang putih ini prosesnya tidak cuma seminggu dua minggu impornya," kata Enny dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.
Enny mengatakan penugasan impor bawang putih kepada Bulog ini bisa mengarah kepada komersialisasi dan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena hak impor bisa diberikan kepada importir lain.
"Nanti ujung-ujungnya Bulog kasih penugasannya ke importir lain. Sama seperti kasus penugasan daging," katanya.
Selain itu, ia menyoroti kemampuan finansial Bulog dalam melaksanakan penugasan tersebut, karena idealnya rencana untuk penyiagaan pasokan ini dibiayai oleh APBN.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik Hendri Satrio menilai langkah penugasan impor bawang putih kepada Bulog bisa mencederai janji politik untuk mengedepankan pertanian lokal.
Menurut dia, impor untuk tujuan ekonomi tidak mengalami masalah, namun ketidakmampuan dalam melakukan antisipasi pasokan sejak awal, membuat pemerintah mau tidak mau harus melakukan impor dalam jumlah banyak.
"Harusnya sebelum impor, itu ada koordinasi antar menteri, Bulog dengan Kementerian Perdagangan dan juga dengan Kementerian Pertanian. Jangan sampai nanti pas impor masuk, petani malah panen," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pengamat ekonomi maupun pengusaha melihat adanya potensi kerawanan dari rencana impor bawang putih yang akan dilakukan oleh Bulog.
Kerawanan tersebut antara lain penunjukkan Bulog dilakukan tanpa kewajiban tanam lima persen dari volume impor serta penugasan impor yang dirasakan diskriminatif terhadap swasta.
Selain itu, keterbatasan dana yang dimiliki untuk penugasan ini dapat membuat Bulog menjual hak impor kepada importir lain untuk memperoleh keuntungan.
Meski demikian, Bulog telah menyatakan siap melaksanakan penugasan impor bawang putih dengan menyiapkan anggaran sekitar Rp500 miliar.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
