Nay Pyi Taw (ANTARA News) - Departemen Informasi Myanmar menegaskan pihaknya tetap akan mengontrol pemberitaan pers di negara "seribu pagoda" tersebut karena tidak ingin adanya publikasi yang bisa mengacaukan stabilitas keamanan. "Menurut saya, semua negara pun tidak ingin adanya pemberitaan yang menyesatkan dan mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan," kata Menteri Informasi Myanmar Kyaw Hsan di Nay Pyi Taw ketika menerima kunjungan wartawan ASEAN di Nay Pyi Taw. Kyaw Hsan, seperti dilaporkan ANTARA News dari ibukota baru Myanmar tersebut, Minggu, menjelaskan kebijakan pengontrolan ketat terhadap penerbitan seperti yang dilakukan saat ini bukan untuk membelenggu kehidupan pers di negara tersebut, tapi semata-semata agar stabilitas keamanan tetap terjaga. Ia mencontohkan ketika terjadi unjuk rasa di Yangon akhir September lalu, banyak berita pers asing yang cenderung tendensius dan cenderung hanya ingin memperkeruh suasana. Di Myanmar hanya ada tiga surat kabar harian yang semuanya milik pemerintah, yakni harian berbahasa Inggris "The New Light of Myanmar", dan dua lainnya koran berbahasa Myanmar. Sementara itu, lebih 100 media non-pemerintah umumnya terbit bulanan dan mingguan, termasuk mingguan berita berbahasa Inggris, Myanmar Times, yang memiliki oplah cukup besar (20.000-30.000 eksemplar). Pemimpin Redaksi Myanmar Times, Ross Dunkley, ketika ditemui di Yangon pekan lalu mengakui bahwa sensor ketat yang diberlakukan pemerintah menjadi tantangan baginya dalam mengelola industri pers di negara tersebut. "Setiap akan terbit kami harus mendapat persetujuan dulu dari Departemen Informasi," kata pria asal Australia itu. Ia juga memperlihatkan setumpuk naskah yang sudah siap cetak, tetapi ada bagian yang harus dihilangkan setelah naskah tersebut dibawa ke Departemen Informasi. "Kami sering harus berpacu dengan waktu, karena seringkali ketika mau terbit ternyata harus ada bagian yang dihapus atau diperbaiki. Oleh sebab itulah kami harus menyiasati masalah ini," katanya. Meskipun demikian, Ross merasa yakin industri pers swasta di Myanmar akan terus berkembang karena minat baca masyarakatnya sangat tinggi, apalagi jika pengontrolan terhadap pers lebih diperlonggar. "Koran-koran yang isinya propaganda tidak akan dipercaya oleh pembaca. Koran pemerintah harus bisa mengganti gaya penulisannya agar mendapat tempat di masyarakat," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
